Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Direktur Kesehatan Reproduksi BKKBN Pusat, Sri Rahayu mengatakan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota harus memasukkan isu-isu pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB) dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017.
Menurutnya program yang dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan, adalah yang manfaatnya secara langsung bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Ia menilai program-program tersebut tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh BKKBN saja.
"BKKBN sangat memerlukan bantuan, dukungan dan kerjasama dari pemerintah daerah, para mitra kerja serta seluruh pemangku kepentingan," ujarnya di Gorontalo.
Sementara itu, Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim mengatakan pihaknya berupaya mengakomodir masalah kependudukan dalam empat program unggulan provinsi yakni kesehatan dan pendidikan gratis, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur.
Program-program itu, lanjutnya, untuk meningkatkan sumber daya manusia dan kualitas hidup penduduk Provinsi Gorontalo.
Sejalan dengan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang dilaksanakan oleh BKKBN, Gorontalo berupaya menuntaskan permasalahan kependudukan seperti tingginya angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi, serta kasus gizi buruk.
"Angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi, dan gizi buruk di daerah ini memang masih cukup tinggi. Inilah permasalahan dan tantangan yang harus segera kita tuntaskan secara bersama.
Ia menambahkan, pemerintah harus memperhatikan kualitas hidup masyarakat khususnya yang berada di daerah-daerah pinggiran dan pedesaan, menurunkan angka kemiskinan, serta program revolusi mental yang dimulai dari lingkungan keluarga.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016
Menurutnya program yang dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan, adalah yang manfaatnya secara langsung bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Ia menilai program-program tersebut tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh BKKBN saja.
"BKKBN sangat memerlukan bantuan, dukungan dan kerjasama dari pemerintah daerah, para mitra kerja serta seluruh pemangku kepentingan," ujarnya di Gorontalo.
Sementara itu, Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim mengatakan pihaknya berupaya mengakomodir masalah kependudukan dalam empat program unggulan provinsi yakni kesehatan dan pendidikan gratis, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur.
Program-program itu, lanjutnya, untuk meningkatkan sumber daya manusia dan kualitas hidup penduduk Provinsi Gorontalo.
Sejalan dengan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang dilaksanakan oleh BKKBN, Gorontalo berupaya menuntaskan permasalahan kependudukan seperti tingginya angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi, serta kasus gizi buruk.
"Angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi, dan gizi buruk di daerah ini memang masih cukup tinggi. Inilah permasalahan dan tantangan yang harus segera kita tuntaskan secara bersama.
Ia menambahkan, pemerintah harus memperhatikan kualitas hidup masyarakat khususnya yang berada di daerah-daerah pinggiran dan pedesaan, menurunkan angka kemiskinan, serta program revolusi mental yang dimulai dari lingkungan keluarga.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2016