Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Pemerintah Provinsi Gorontalo diwakili Sekretaris Daerah Winarni Monoarfa menghadiri rapat terbatas dengan pihak Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan membahas konflik 2014 menindaklanjuti Inpres No.2/2013 tentang Penanganan Keamanan Dalam Negeri.
Rapat yang dipimpin Asisten Deputi Penanganan Konflik dan Kontijensi Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI Brigjen Pol Royke Lumowa di Gorontalo, Rabu, menghasilkan 29 rencana aksi daerah yang akan dilaksanakan selama 2014.
"Kami akan memetakan potensi konflik serta membahas menyangkut pencegahan, penanganan dan rekonsiliasi pascakonflik yang pontensial terjadi pada tahun 2014," ujar Sekda.
Lebih lanjut ia mengatakan masalah pemilihan umum serta lahan dan sumber daya alam menjadi potensi konflik terbesar di daerah tahun 2014.
Oleh karena itu pemprov memprioritaskan pencegahan dan penanganan konflik tersebut dengan berkoordinasi dan bekerja sama dengan unsur terkait.
"Pencegahan dan penanganan konflik tidak saja menjadi tanggungjawab pemerintah, tetapi masyarakat diharapkan dapat proaktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masing masing," imbuhnya.
Selain membahas tentang rencana aksi, Kemenko Polhukam juga mempercayakan Gorontalo sebagai tuan rumah rapat evaluasi ketertiban dan keamanan daerah pada triwulan I (B-03) se Indonesia Timur (Intim) tahun 2014. Ke-12 provinsi se-Intim direncanakan berkumpul di Gorontalo pada akhir bulan Maret atau awal April mendatang.
"Daerah kita sebagai tuan rumah mengingat hasil evaluasi Kemenko Polhukam, yang menempatkan Gorontalo dua kali berturut turut meraih penghargaan terbaik sebagai daerah yang aman dengan gangguan konflik terkecil," tambahnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2013
Rapat yang dipimpin Asisten Deputi Penanganan Konflik dan Kontijensi Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI Brigjen Pol Royke Lumowa di Gorontalo, Rabu, menghasilkan 29 rencana aksi daerah yang akan dilaksanakan selama 2014.
"Kami akan memetakan potensi konflik serta membahas menyangkut pencegahan, penanganan dan rekonsiliasi pascakonflik yang pontensial terjadi pada tahun 2014," ujar Sekda.
Lebih lanjut ia mengatakan masalah pemilihan umum serta lahan dan sumber daya alam menjadi potensi konflik terbesar di daerah tahun 2014.
Oleh karena itu pemprov memprioritaskan pencegahan dan penanganan konflik tersebut dengan berkoordinasi dan bekerja sama dengan unsur terkait.
"Pencegahan dan penanganan konflik tidak saja menjadi tanggungjawab pemerintah, tetapi masyarakat diharapkan dapat proaktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masing masing," imbuhnya.
Selain membahas tentang rencana aksi, Kemenko Polhukam juga mempercayakan Gorontalo sebagai tuan rumah rapat evaluasi ketertiban dan keamanan daerah pada triwulan I (B-03) se Indonesia Timur (Intim) tahun 2014. Ke-12 provinsi se-Intim direncanakan berkumpul di Gorontalo pada akhir bulan Maret atau awal April mendatang.
"Daerah kita sebagai tuan rumah mengingat hasil evaluasi Kemenko Polhukam, yang menempatkan Gorontalo dua kali berturut turut meraih penghargaan terbaik sebagai daerah yang aman dengan gangguan konflik terkecil," tambahnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2013