Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Penjabat Gubernur Gorontalo Zudan Arif Fakrulloh mengatakan pihaknya bersama jajaran Kepolisian/TNI tidak akan memberikan toleransi bagi pelaku kerusuhan selama tahapan Pilkada berlangsung.
"Sekecil apapun kita harus tindak, yang membuat kerusuhan akan langsung ditangkap," kata Zudan, Kamis.
Ia mengatakan hal itu setelah dilakukan koordinasi unsur forum pimpinan daerah terkait keamanan Pilkada 15 Februari 2017, yang dilaksanakan pada Rabu (2/2).
Dijelaskannya, pihaknya terus membangun koordinasi baik dengan semua pasangan calon tanpa terkecuali, juga dengan pihak TNI/Polri, untuk terus memonitor apa yang terjadi di tingkat bawah.
Terkait dengan aksi "money Politic" atau politik uang, pihaknya berharap ada peran serta dari masyarakat yang turut mengawasi jalannya proses demokrasi, fungsi pengawasan tidak hanya jadi tanggung jawab dari Bawaslu.
"Kalau dilihat saat ini, tim pendukung masing-masing calon saling mengawasi satu sama lain, dan ini bagus, sehingga politik uang bisa dicegat," ujarnya.
Kepada Bawaslu, Zudan berharap dapat menindak tegas setiap ada pelanggaran, terutama kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat dalam politik praktis, memenangkan salah satu calon.
"Segera beritahu kami, jika ada ASN yang terbukti terlibat, saya tidak akan segan-segan memberikan sanksi administratif, bahkan bisa sampai pemecatan," tuturnya.
Ia berharap sisa waktu yang tinggal dua minggu ini bisa tetap terjaga keamanannya, namun setelah tanggal 15 Februari 2017 semua masyarakat bisa utuh kembali.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
"Sekecil apapun kita harus tindak, yang membuat kerusuhan akan langsung ditangkap," kata Zudan, Kamis.
Ia mengatakan hal itu setelah dilakukan koordinasi unsur forum pimpinan daerah terkait keamanan Pilkada 15 Februari 2017, yang dilaksanakan pada Rabu (2/2).
Dijelaskannya, pihaknya terus membangun koordinasi baik dengan semua pasangan calon tanpa terkecuali, juga dengan pihak TNI/Polri, untuk terus memonitor apa yang terjadi di tingkat bawah.
Terkait dengan aksi "money Politic" atau politik uang, pihaknya berharap ada peran serta dari masyarakat yang turut mengawasi jalannya proses demokrasi, fungsi pengawasan tidak hanya jadi tanggung jawab dari Bawaslu.
"Kalau dilihat saat ini, tim pendukung masing-masing calon saling mengawasi satu sama lain, dan ini bagus, sehingga politik uang bisa dicegat," ujarnya.
Kepada Bawaslu, Zudan berharap dapat menindak tegas setiap ada pelanggaran, terutama kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat dalam politik praktis, memenangkan salah satu calon.
"Segera beritahu kami, jika ada ASN yang terbukti terlibat, saya tidak akan segan-segan memberikan sanksi administratif, bahkan bisa sampai pemecatan," tuturnya.
Ia berharap sisa waktu yang tinggal dua minggu ini bisa tetap terjaga keamanannya, namun setelah tanggal 15 Februari 2017 semua masyarakat bisa utuh kembali.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017