Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memulai pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan (LK) Tahun 2025 pada tiga kementerian strategis yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Kehutanan.
Dalam keterangan BPK yang diterima di Jakarta, Rabu, menyebutkan BPK telah melakukan pertemuan yang dihadiri langsung Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki.
“Penting untuk segera memperbaiki sejumlah potensi permasalahan dalam penyajian laporan keuangan pada ketiga Kementerian dimaksud, karena hasil pemeriksaan atas LK setiap kementerian/lembaga merupakan dasar penetapan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP),” kata Anggota IV BPK Haerul Saleh saat memulai entry meeting.
Anggota IV BPK itu juga menekankan bahwa kolaborasi dan komunikasi yang efektif merupakan kunci pemeriksaan yang sukses.
Para menteri, lanjutnya, diharapkan memerintahkan jajarannya untuk membangun komunikasi yang baik dalam proses pemeriksaan, karena BPK berhak memperoleh dokumen yang diperlukan sesuai Undang-Undang UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.
Menanggapi hal tersebut, para menteri menyatakan komitmen penuh untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan.
Menteri ESDM menegaskan prinsip keterbukaan dan dukungannya terhadap pemeriksaan BPK. Komitmen serupa disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Wakil Menteri Kehutanan, yang siap mendukung pemeriksaan BPK dan menjamin keterbukaan informasi serta pendampingan selama proses pemeriksaan BPK untuk memastikan kesiapan data, kelancaran proses pemeriksaan, serta efektivitas koordinasi.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BPK periksa laporan keuangan tiga kementerian strategis
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2026