Gorontalo, (Antara) - Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyampaikan beberapa kriteria dilaksanakan lelang jabatan di lingkungan Pemprov setempat, seiring dengan lowongnya beberapa jabatan yang ada.
Menurutnya ada tujuh pimpinan SKPD yang masih berstatus pelaksana tugas (plt), untuk syarat lelang jabatan ini tidak hanya untuk pejabat eselon II saja, namun juga kepada eselon III dan IV.
"Sesuai aturan tentang pengisian jabatan baru bisa dilakukan enam bulan sejak dilantiknya Gubernur dan wakil Gubernur, namun untuk penilaian kepada pejabat sudah dimulai dari sekarang," kata Rusli belum lama ini.
Beberapa kriteria yang harus dipenuhi, diantaranya adalah ASN harus memasukan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara negara (LHKPN) ke KPK, tidak ada Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
Kemudian tidak pernah ada persoalan keluarga baik kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ataupun perselingkuhan, tidak terlibat penyalagunaan narkoba, minuman keras (miras) dan lainnya.
"Berharap dari beberapa kriteria tadi, bisa menghasilkan orang yang bisa diajak kerja sama untuk membangun Gorontalo ke depannya," ujarnya.
Menurutnya, dirinya bersama wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim pada pemerintahan periode kedua di Pemprov Gorontalo ini punya banyak program, sehingga untuk memacu itu tentu harus didukung oleh pejabat yang benar-benar ingin membangun Gorontalo.
Ia menambahkan, kebijakan ini bukan untuk kepentingan politik atau apapun, sebab baginya ini sudah periode kedua menjabat sebagai Gubernur, tidak adalagi hubungan dengan pencitraan.
"Agenda besar saya adalah tinggal bagaimana semua program tuntas pada periode ke dua ini," tegas Gubernur.Â
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
Menurutnya ada tujuh pimpinan SKPD yang masih berstatus pelaksana tugas (plt), untuk syarat lelang jabatan ini tidak hanya untuk pejabat eselon II saja, namun juga kepada eselon III dan IV.
"Sesuai aturan tentang pengisian jabatan baru bisa dilakukan enam bulan sejak dilantiknya Gubernur dan wakil Gubernur, namun untuk penilaian kepada pejabat sudah dimulai dari sekarang," kata Rusli belum lama ini.
Beberapa kriteria yang harus dipenuhi, diantaranya adalah ASN harus memasukan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara negara (LHKPN) ke KPK, tidak ada Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
Kemudian tidak pernah ada persoalan keluarga baik kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ataupun perselingkuhan, tidak terlibat penyalagunaan narkoba, minuman keras (miras) dan lainnya.
"Berharap dari beberapa kriteria tadi, bisa menghasilkan orang yang bisa diajak kerja sama untuk membangun Gorontalo ke depannya," ujarnya.
Menurutnya, dirinya bersama wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim pada pemerintahan periode kedua di Pemprov Gorontalo ini punya banyak program, sehingga untuk memacu itu tentu harus didukung oleh pejabat yang benar-benar ingin membangun Gorontalo.
Ia menambahkan, kebijakan ini bukan untuk kepentingan politik atau apapun, sebab baginya ini sudah periode kedua menjabat sebagai Gubernur, tidak adalagi hubungan dengan pencitraan.
"Agenda besar saya adalah tinggal bagaimana semua program tuntas pada periode ke dua ini," tegas Gubernur.Â
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017