Gorontalo, (Antara Gorontalo) - Wakil Gubernur (Wagub) Gorontalo Idris Rahim mengikuti rapat yang dipimpin Menkopolhukam Wiranto, terkait ancaman terorisme, radikalisme maupun antisipasi masuknya ISIS dari Marawi, Filipina.
Pada rapat koordinasi yang dilaksanakan di Manado, Sulawesi Utara, Rabu, Wagub Gorontalo melaporkan adanya narapidana kasus teroris yang saat ini menjalani proses hukuman yang dititipkan di dua Lembaga Pemasyrakatan (Lapas) di Gorontalo.
"Satu di Lapas kelas II A Gorontalo, satunya lagi di lapas kelas II B di Kabupaten Boalemo," kata Idris Rahim.
Wagub menjelaskan bahwa keberadaan napi tersebut perlu kiranya untuk diantisipasi terhadap napi lainnya yang ada di dua lapas tersebut.
Selanjutnya, Wagub juga melaporkan kepada Menkopolhukam keberadaan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Provinsi Gorontalo, di mana pada tahun 2015 sudah terbentuk pengurusnya, dengan masa periode sampai tahun 2020.
"Saya mohonkan agar ada proses penanganan menghadapi HTI di Gorontalo, berharap ada petunjuk dari Menkopolhukam kepada setiap pemerintah provinsi di Indonesia," tegas Wagub.
Terkait dengan ancaman masuknya teroris diwilayah provinsi Gorontalo, Wagub menjelaskan bahwa perlu kiranya untuk melakukan penjagaan di wilayah perbatasan, dimana Gorontalo, berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.
"Tadi juga Kapolda Gorontalo sudah melaporkan bahwa ada aparat kepolisian sudah siap menjaga perbatasan wilayah," ujarnya.
Yang pasti untuk penanganan terorisme tidak bisa secara parsial tetapi harus dilakukan secara komprehensif, dengan melibatkan semua instansi TNI-Polri dan unsur pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Sementara itu, Menkopohukam Wiranto menjelaskan bahwa rapat koordinasi terkait antisipasi kejadian di Marawi, dengan melibatkan Gubernur yang berbatasan dengan wilayah Filipina, Pangdam, Kapolda, dan juga melibatkan kementerian dan lembaga terkait.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
Pada rapat koordinasi yang dilaksanakan di Manado, Sulawesi Utara, Rabu, Wagub Gorontalo melaporkan adanya narapidana kasus teroris yang saat ini menjalani proses hukuman yang dititipkan di dua Lembaga Pemasyrakatan (Lapas) di Gorontalo.
"Satu di Lapas kelas II A Gorontalo, satunya lagi di lapas kelas II B di Kabupaten Boalemo," kata Idris Rahim.
Wagub menjelaskan bahwa keberadaan napi tersebut perlu kiranya untuk diantisipasi terhadap napi lainnya yang ada di dua lapas tersebut.
Selanjutnya, Wagub juga melaporkan kepada Menkopolhukam keberadaan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Provinsi Gorontalo, di mana pada tahun 2015 sudah terbentuk pengurusnya, dengan masa periode sampai tahun 2020.
"Saya mohonkan agar ada proses penanganan menghadapi HTI di Gorontalo, berharap ada petunjuk dari Menkopolhukam kepada setiap pemerintah provinsi di Indonesia," tegas Wagub.
Terkait dengan ancaman masuknya teroris diwilayah provinsi Gorontalo, Wagub menjelaskan bahwa perlu kiranya untuk melakukan penjagaan di wilayah perbatasan, dimana Gorontalo, berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.
"Tadi juga Kapolda Gorontalo sudah melaporkan bahwa ada aparat kepolisian sudah siap menjaga perbatasan wilayah," ujarnya.
Yang pasti untuk penanganan terorisme tidak bisa secara parsial tetapi harus dilakukan secara komprehensif, dengan melibatkan semua instansi TNI-Polri dan unsur pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Sementara itu, Menkopohukam Wiranto menjelaskan bahwa rapat koordinasi terkait antisipasi kejadian di Marawi, dengan melibatkan Gubernur yang berbatasan dengan wilayah Filipina, Pangdam, Kapolda, dan juga melibatkan kementerian dan lembaga terkait.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017