Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo telah menggunakan satu basis data terpadu untuk penanggulangan kemiskinan, guna mengukur keberhasilan program itu di daerah.
"Basis data terpadu terus dilakukan pemutakhiran demi keakuratan data penduduk yang masuk dalam ketegori miskin, dan setiap saat dilakukan evaluasi," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo Budianto Sidiki, Selasa.
Menurutnya, sudah sekian lama program penanggulangan kemiskinan dijalankan, namun pemerintah belum merasa cukup dengan hasil tersebut, sehingga harus ada terbosan harus dilakukan, seperti dengan basis data terpadu.
Salah satu solusi yang sudah ditempuh adalah evaluasi dari beragam data kemiskinan yang digunakan SKPD di lingkungan pemprov dalam penanggulangan kemiskinan.
"Kalau beragam data kemiskinan tentu tidak akan efektif untuk menurunkan angka kemiskinan, sehingga kita telah bersepakat menggunakan satu basis data saja," jelas Budianto.
Untuk validitasnya menggunakan metedologi yang teruji, mungkin tidak 100 persen sempurna, namun paling tidak perbaikan dan perubahan data terus dilakukan.
"Munkin saja ada tingkat kesalahan, sehingga bisa jadi ada satu atau dua orang yang ditemukan dan tidak masuk dalam data, itulah bagian dari perbaikan data itu," katanya.
Namun demikian sudah ada solusi yang dibuat pemerintah, dimana masyarakat yang merasa dia tidak mampu dan belum masuk dalam basis data tersebut, maka cukup melapor ke kantor kelurahan atau desa. Nanti aparat setempat yang akan meneruskannya ke tim koordinasi penanggulanan kemisikinan daerah hingga ke tingkat provinsi.
"Sebelumnya kita sudah sosialisasikan mekanisme tersebut, lewat mekanisme pemutakhiran mandiri program penanggulanan fakir miskin, namun tetap akan melalui tahap verifikasi awal dengan pengecekan langsung ke lapangan," tegasnya.
Pemerintah berharap, lewat basis data terpadu ini dengan mekanisme rangking tingkat kesejahteraan paling rendah hingga yang paling tinggi, tidak ada lagi perbedaan data dan fokus pengentasan kemiskinan bisa lebih terarah.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
"Basis data terpadu terus dilakukan pemutakhiran demi keakuratan data penduduk yang masuk dalam ketegori miskin, dan setiap saat dilakukan evaluasi," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo Budianto Sidiki, Selasa.
Menurutnya, sudah sekian lama program penanggulangan kemiskinan dijalankan, namun pemerintah belum merasa cukup dengan hasil tersebut, sehingga harus ada terbosan harus dilakukan, seperti dengan basis data terpadu.
Salah satu solusi yang sudah ditempuh adalah evaluasi dari beragam data kemiskinan yang digunakan SKPD di lingkungan pemprov dalam penanggulangan kemiskinan.
"Kalau beragam data kemiskinan tentu tidak akan efektif untuk menurunkan angka kemiskinan, sehingga kita telah bersepakat menggunakan satu basis data saja," jelas Budianto.
Untuk validitasnya menggunakan metedologi yang teruji, mungkin tidak 100 persen sempurna, namun paling tidak perbaikan dan perubahan data terus dilakukan.
"Munkin saja ada tingkat kesalahan, sehingga bisa jadi ada satu atau dua orang yang ditemukan dan tidak masuk dalam data, itulah bagian dari perbaikan data itu," katanya.
Namun demikian sudah ada solusi yang dibuat pemerintah, dimana masyarakat yang merasa dia tidak mampu dan belum masuk dalam basis data tersebut, maka cukup melapor ke kantor kelurahan atau desa. Nanti aparat setempat yang akan meneruskannya ke tim koordinasi penanggulanan kemisikinan daerah hingga ke tingkat provinsi.
"Sebelumnya kita sudah sosialisasikan mekanisme tersebut, lewat mekanisme pemutakhiran mandiri program penanggulanan fakir miskin, namun tetap akan melalui tahap verifikasi awal dengan pengecekan langsung ke lapangan," tegasnya.
Pemerintah berharap, lewat basis data terpadu ini dengan mekanisme rangking tingkat kesejahteraan paling rendah hingga yang paling tinggi, tidak ada lagi perbedaan data dan fokus pengentasan kemiskinan bisa lebih terarah.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017