Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim saat melakukan pertemuan dengan Kementerian Sosial belum lama ini, mengaku penanggulangan kemiskinan di daerah harus terkoordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) provinsi dan kabupaten/kota.
"Kami menyepakati seluruh program penanganan kemiskinan secara kelembagaan akan memaksimalkan TKPK baik provinsi maupun kabupaten/kota, secara multisektoral dan multidimensional," katanya di Gorontalo, Kamis.
Pada pertemuan dirinya selaku Ketua TKPK Provinsi Gorontalo dengan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI, Andi ZA Dulung, mengatakan pihaknya melakukan validasi data kemiskinan antara data TKPK Provinsi Gorontalo dengan data Kementerian Sosial.
Terkait hal itu, Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo Budianto Sidiki menjelaskan, Basis Data Terpadu (BDT) yang diserahkan Pemerintah Provinsi Gorontalo sudah sama dengan data Kemensos.
"Data yang kita miliki di UPTB data Bappeda sudah sama, hanya saja ada ketambahan dengan data penyandang masalah sosial. Jadi tinggal saling melengkapi," jelas Budi.
Untuk itu disepakati melakukan integrasi antara BDT dan data penyandang masalah sosial yang diserahkan oleh Kemensos melalui Dinas Sosial, dengan data yang dimiliki UPTB Data Bappeda dalam aplikasi elektronik-Rumah Tangga Sasaran (e-RTS).
"Wagub bersama pak Dirjen menyepakati bahwa seluruh program, baik yang di bawah Kemensos maupun program di sektor lain yang sasarannya pada angka kemiskinan, harus menggunakan satu data, yakni Basis Data Terpadu," tambahnya.
Lebih lanjut Budi menjelaskan, untuk menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Kemensos TKPK Provinsi Gorontalo akan melakukan kunjungan ke kabupaten/kota untuk melakukan sinkronisasi dan sinergitas program penanggulangan kemiskinan.
Hal ini juga bertujuan untuk mendorong dan mengaktifkan kembali TKPK kabupaten/kota dalam rangka mendukung koordinasi penanggulangan kemiskinan.
"Kami akan bekerja secara terkoordinasi, bukan sektoral. Kalau sektoral, tidak akan pernah selesai penanggulangan kemiskinan," tukasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
"Kami menyepakati seluruh program penanganan kemiskinan secara kelembagaan akan memaksimalkan TKPK baik provinsi maupun kabupaten/kota, secara multisektoral dan multidimensional," katanya di Gorontalo, Kamis.
Pada pertemuan dirinya selaku Ketua TKPK Provinsi Gorontalo dengan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI, Andi ZA Dulung, mengatakan pihaknya melakukan validasi data kemiskinan antara data TKPK Provinsi Gorontalo dengan data Kementerian Sosial.
Terkait hal itu, Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo Budianto Sidiki menjelaskan, Basis Data Terpadu (BDT) yang diserahkan Pemerintah Provinsi Gorontalo sudah sama dengan data Kemensos.
"Data yang kita miliki di UPTB data Bappeda sudah sama, hanya saja ada ketambahan dengan data penyandang masalah sosial. Jadi tinggal saling melengkapi," jelas Budi.
Untuk itu disepakati melakukan integrasi antara BDT dan data penyandang masalah sosial yang diserahkan oleh Kemensos melalui Dinas Sosial, dengan data yang dimiliki UPTB Data Bappeda dalam aplikasi elektronik-Rumah Tangga Sasaran (e-RTS).
"Wagub bersama pak Dirjen menyepakati bahwa seluruh program, baik yang di bawah Kemensos maupun program di sektor lain yang sasarannya pada angka kemiskinan, harus menggunakan satu data, yakni Basis Data Terpadu," tambahnya.
Lebih lanjut Budi menjelaskan, untuk menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Kemensos TKPK Provinsi Gorontalo akan melakukan kunjungan ke kabupaten/kota untuk melakukan sinkronisasi dan sinergitas program penanggulangan kemiskinan.
Hal ini juga bertujuan untuk mendorong dan mengaktifkan kembali TKPK kabupaten/kota dalam rangka mendukung koordinasi penanggulangan kemiskinan.
"Kami akan bekerja secara terkoordinasi, bukan sektoral. Kalau sektoral, tidak akan pernah selesai penanggulangan kemiskinan," tukasnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017