Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tirta Segara, berharap Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dapat menyukseskan berbagai program yang akan dijalankan di Gorontalo.
"Program yang pertama yaitu perluasan akses keuangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), lalu penguatan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi di wilayah diperlukan gudang misalnya, dan TPKAD dapat mengusahakan itu," ujarnya di Gorontalo, Rabu.
Lalu jika ada keperluan pasar untuk pemasaran produk tertentu di wilayah Gorontalo, dan mengindari tengkulak, diharapkan TPKAD dapat mengupayakannya.
"Yang jelas sesuai dengan mandat dan kewenangan OJK yaitu literasi keuangan atau sosialisasi, kita akan mengajak pelaku usaha jasa keuangan, baik bank, pengusaha asuransi dan pembiayaan untuk bersama memberikan edukasi kepada publik," katanya.
Literasi keuangan dapat mengenalkan kepada publik terkait perbedaan akses pembiayaan dengan Bank, "multi finance" atau bagaimana menghitung suku bunga efektif.
"Contoh jika masyarakat kredit sepeda motor atau mobil melalui multi finance, biasanya suku bunganya flat, nah mereka harus tahu suku bunga efektifnya berapa," jelasnya.
Oleh karena itu publik dapat diajarkan oleh pelaku usaha keuangan tersebut dengan memberikan sosialisasi terkait keuangan.
"Yang tidak kalah penting adalah kegiatan pendampingan dari usaha-usaha UMKM ini, hingga bisa mandiri," tambahnya.
Ia menjelaskan, TPAKD merupakan forum koordinasi untuk lintas lembaga di wilayah Gorontalo, dengan banyaknya elemen yang ada di Gorontalo termasuk Bank Indonesia (BI).
"Bank Indonesia berpengalaman di bidang pembinaan UMKM, dan dulu juga pengawasan Perbankan ada di BI serta pengalaman panjang dalam mengawasi usaha jasa keuangan," pungkasnya.
Peran BI dirasa sangat penting dalam pengendalian inflasi di daerah, khususnya di Provinsi Gorontalo
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
"Program yang pertama yaitu perluasan akses keuangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), lalu penguatan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi di wilayah diperlukan gudang misalnya, dan TPKAD dapat mengusahakan itu," ujarnya di Gorontalo, Rabu.
Lalu jika ada keperluan pasar untuk pemasaran produk tertentu di wilayah Gorontalo, dan mengindari tengkulak, diharapkan TPKAD dapat mengupayakannya.
"Yang jelas sesuai dengan mandat dan kewenangan OJK yaitu literasi keuangan atau sosialisasi, kita akan mengajak pelaku usaha jasa keuangan, baik bank, pengusaha asuransi dan pembiayaan untuk bersama memberikan edukasi kepada publik," katanya.
Literasi keuangan dapat mengenalkan kepada publik terkait perbedaan akses pembiayaan dengan Bank, "multi finance" atau bagaimana menghitung suku bunga efektif.
"Contoh jika masyarakat kredit sepeda motor atau mobil melalui multi finance, biasanya suku bunganya flat, nah mereka harus tahu suku bunga efektifnya berapa," jelasnya.
Oleh karena itu publik dapat diajarkan oleh pelaku usaha keuangan tersebut dengan memberikan sosialisasi terkait keuangan.
"Yang tidak kalah penting adalah kegiatan pendampingan dari usaha-usaha UMKM ini, hingga bisa mandiri," tambahnya.
Ia menjelaskan, TPAKD merupakan forum koordinasi untuk lintas lembaga di wilayah Gorontalo, dengan banyaknya elemen yang ada di Gorontalo termasuk Bank Indonesia (BI).
"Bank Indonesia berpengalaman di bidang pembinaan UMKM, dan dulu juga pengawasan Perbankan ada di BI serta pengalaman panjang dalam mengawasi usaha jasa keuangan," pungkasnya.
Peran BI dirasa sangat penting dalam pengendalian inflasi di daerah, khususnya di Provinsi Gorontalo
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017