Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) melakukan evaluasi Akuntantabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Gorontalo Utara.
Ketua tim evaluasi AKIP dari Kemenpan-RB Didid Noordiatmoko mengatakan evaluasi bertujuan untuk melihat bagaimana pemetaan, kondisi manajemen kerja reformasi birokrasi di pemerintah daerah.
"Dalam evaluasi ini juga memberikan bantuan dan rekomendasi yang diperlukan agar kondisi pemerintah daerah bersih, akuntabel, efektif dan efisien," kata Didid, Rabu.
Ia menambahkan, pihaknya juga akan melihat budaya kinerja apakah sudah dijalankan oleh Pemprov dan tiga kabupaten/kota, karena jika melihat `ownership` dari pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) misalnya soal Rencana Strategis (Renstra).
"Pimpinan OPD banyak yang tidak menguasai renstra, sehingga ketika dikaitkan dengan angka sudah nggak nyambung," ujar Didid.
Selain melakukan evaluasi dan pendampingan terhadap OPD, pihaknya juga akan melakukan survei eksternal langsung kepada masyarakat, ditujukan untuk melihat dan bertanya langsung pada masyarakat apakah mereka sudah merasakan reformasi birokrasi di pemerintahan.
Sementara survei internal, kepada pegawai pemerintah bertanya langsung sudahkah mereka merasakan reformasi birokrasi di internal pemerintah.
"Jadi misalnya nanti kami akan survei masyarakat yang sudah pernah bertransaksi dengan pemerintah, apakah reformasi birokrasi di pemerintahan sudah dirasakan mereka atau belum," urainya.
Kemudian, pihaknya juga akan meminta dikumpulkan sekitar 100 orang pegawai dengan "sample random" yang mewakili seluruh jajaran, untuk dilakukan survei bagaimana reformasi birokrasi di internal berjalan.
"Ketika pada suatu lembaga mengaku memperbaiki kualitas SDM, mereka merasa diperbaiki atau tidak? Jadi ada survei eksternal dan internal," tegasnya.
Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Gorontalo Winarni Monoarfa mengatakan sangat mengapresiasi pelaksanaan evaluasi dari Kemenpan RB ini.
Menurutnya, hal ini penting untuk mewujudkan aparatur yang bersih, akuntabel, dengan kinerja yang efektif dan efisien, serta aparatur yang mampu memberikan pelayanan yang kian membaik.
"Salah satu inovasi yang telah kami lakukan adalah sistem penilaian kinerja individu dengan menerapkan aplikasi Sistem Pengukuran Prestasi Kerja (Siransija) berdasarkan revolusi mental di lingkungan Pemprov Gorontalo," kata Winarni.
Dengan sistem ini, dapat diketahui nilai kinerja individu setiap aparatur sipil Negara yang berdampak pada besaran pemberian tunjangan kinerja.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
Ketua tim evaluasi AKIP dari Kemenpan-RB Didid Noordiatmoko mengatakan evaluasi bertujuan untuk melihat bagaimana pemetaan, kondisi manajemen kerja reformasi birokrasi di pemerintah daerah.
"Dalam evaluasi ini juga memberikan bantuan dan rekomendasi yang diperlukan agar kondisi pemerintah daerah bersih, akuntabel, efektif dan efisien," kata Didid, Rabu.
Ia menambahkan, pihaknya juga akan melihat budaya kinerja apakah sudah dijalankan oleh Pemprov dan tiga kabupaten/kota, karena jika melihat `ownership` dari pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) misalnya soal Rencana Strategis (Renstra).
"Pimpinan OPD banyak yang tidak menguasai renstra, sehingga ketika dikaitkan dengan angka sudah nggak nyambung," ujar Didid.
Selain melakukan evaluasi dan pendampingan terhadap OPD, pihaknya juga akan melakukan survei eksternal langsung kepada masyarakat, ditujukan untuk melihat dan bertanya langsung pada masyarakat apakah mereka sudah merasakan reformasi birokrasi di pemerintahan.
Sementara survei internal, kepada pegawai pemerintah bertanya langsung sudahkah mereka merasakan reformasi birokrasi di internal pemerintah.
"Jadi misalnya nanti kami akan survei masyarakat yang sudah pernah bertransaksi dengan pemerintah, apakah reformasi birokrasi di pemerintahan sudah dirasakan mereka atau belum," urainya.
Kemudian, pihaknya juga akan meminta dikumpulkan sekitar 100 orang pegawai dengan "sample random" yang mewakili seluruh jajaran, untuk dilakukan survei bagaimana reformasi birokrasi di internal berjalan.
"Ketika pada suatu lembaga mengaku memperbaiki kualitas SDM, mereka merasa diperbaiki atau tidak? Jadi ada survei eksternal dan internal," tegasnya.
Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Gorontalo Winarni Monoarfa mengatakan sangat mengapresiasi pelaksanaan evaluasi dari Kemenpan RB ini.
Menurutnya, hal ini penting untuk mewujudkan aparatur yang bersih, akuntabel, dengan kinerja yang efektif dan efisien, serta aparatur yang mampu memberikan pelayanan yang kian membaik.
"Salah satu inovasi yang telah kami lakukan adalah sistem penilaian kinerja individu dengan menerapkan aplikasi Sistem Pengukuran Prestasi Kerja (Siransija) berdasarkan revolusi mental di lingkungan Pemprov Gorontalo," kata Winarni.
Dengan sistem ini, dapat diketahui nilai kinerja individu setiap aparatur sipil Negara yang berdampak pada besaran pemberian tunjangan kinerja.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017