Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo membahas hasil Konferensi Danau Nusantara dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jakarta, Kamis.
Saat dihubungi melalui telepon selulernya, Bupati mengatakan, bersama tujuh bupati yang daerahnya memiliki danau melaporkan hasil Konferensi Danau Nusantara "Penyelamatan Ekosistem Danau Berbasis Transdisipliner" yang telah dilaksanakan pada 21-23 september 2017 di Kabupaten Gorontalo.
"Kami diterima dengan baik dan mengusulkan agar bukan hanya 15 danau kritis saja yang di atasi, namun bagaimana kurang lebih 804 danau yang ada di Indonesia ditingkatkan kelembagaannya agar dapat dikoordinasikan dengan baik di tingkat pusat," kata Nelson.
Bupati juga mengatakan bahwa perwakilan daerah pemilik danau meminta perlu adanya regulasi dan anggaran.
"Kita ingin mempunyai Dana Alokasi Khusus (DAK) sendiri, termasuk kalau dapat danau ini dapat diangkat di rapat terbatas, rapat kabinet dengan Presiden Joko Widodo," ujarnya.
Konferensi Danau Nusantara 2017 disepakati menjadi wadah strategis dalam mendorong pemerintah pusat untuk membentuk Badan Rehabiltasi Danau Nusantara.
Hasil Konferensi Danau Nusantara 2017 yaitu implementasi konferensi akan dilakukan melalui regulasi peraturan pemerintah dalam hal pengelolaan danau dalam perspektif Kementerian terkait.
Melakukan pertemuan dengan DPD yang dihadiri oleh bupati, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, LSM Peduli Danau untuk menyusun draf yang akan disampaikan ke Presiden.
Secara empiris danau di masing-masing daerah perlu dilakukan riset strategis yang komparatif baik secara konservasi, ekologi dan sosial secara berkesinambungan serta pertemuan konferensi akan dilaksanakan setiap tahun dan tahun depan akan digelar di Semarang.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
Saat dihubungi melalui telepon selulernya, Bupati mengatakan, bersama tujuh bupati yang daerahnya memiliki danau melaporkan hasil Konferensi Danau Nusantara "Penyelamatan Ekosistem Danau Berbasis Transdisipliner" yang telah dilaksanakan pada 21-23 september 2017 di Kabupaten Gorontalo.
"Kami diterima dengan baik dan mengusulkan agar bukan hanya 15 danau kritis saja yang di atasi, namun bagaimana kurang lebih 804 danau yang ada di Indonesia ditingkatkan kelembagaannya agar dapat dikoordinasikan dengan baik di tingkat pusat," kata Nelson.
Bupati juga mengatakan bahwa perwakilan daerah pemilik danau meminta perlu adanya regulasi dan anggaran.
"Kita ingin mempunyai Dana Alokasi Khusus (DAK) sendiri, termasuk kalau dapat danau ini dapat diangkat di rapat terbatas, rapat kabinet dengan Presiden Joko Widodo," ujarnya.
Konferensi Danau Nusantara 2017 disepakati menjadi wadah strategis dalam mendorong pemerintah pusat untuk membentuk Badan Rehabiltasi Danau Nusantara.
Hasil Konferensi Danau Nusantara 2017 yaitu implementasi konferensi akan dilakukan melalui regulasi peraturan pemerintah dalam hal pengelolaan danau dalam perspektif Kementerian terkait.
Melakukan pertemuan dengan DPD yang dihadiri oleh bupati, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, LSM Peduli Danau untuk menyusun draf yang akan disampaikan ke Presiden.
Secara empiris danau di masing-masing daerah perlu dilakukan riset strategis yang komparatif baik secara konservasi, ekologi dan sosial secara berkesinambungan serta pertemuan konferensi akan dilaksanakan setiap tahun dan tahun depan akan digelar di Semarang.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017