Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Gubernur Gorontalo Rusli Habibie berharap masyarakat terdampak imbas dari pekerjaan pembangunan infrastruktur pemerintah, untuk tidak terpancing atau percaya isu yang belum jelas kebenaran informasinya.
"Soal ganti rugi lahan milik warga yang terdampak pembangunan, jangan hanya mendengarkan informasi sepihak kemudian langsung meributkan hal tersebut," kata Rusli saat menemui masyarakat Kabupaten Pohuwato yang terdampak pembangunan Bendungan Randangan, Kamis.
Dalam kesempatan itu Gubernur mempertemukan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) provinsi Gorontalo dengan masyarakat terdampak, soal pembayaran ganti rugi lahan.
Menurutnya, ini hanyalah sebuah kesalahpahaman saja, proses penyelesaian masalah pembayaran ganti untung warga tetap akan diselesaikan dan semuanya telah tuntas setelah pihak BPN dan BWS serta masyarakat dipertemukan.
"BPN akan buat surat ke balai sungai, terkait jadwal tahapan dan syaratnya seperti apa," ujarnya.
Terkait hal tersebut, Gubernur berharap agar BPN ketika akan menyurati pihak balai sungai, untuk mengirim tembusannya baik ke Pemerintah Provinsi Gorontalo, Bupati Pohuwato hingga ke pemerintah kecamatan.
Hal ini dimaksud agar pemerintah daerah bisa memonitor langsung seperti apa proses penyelesaianya, cepat atau tidak tergantung data yang dimasukan dari masyarakat.
"Ada tahapannya, serta identifikasi kepemilikan lahan, untuk penilaian nantinya ada tim apraisal yang menentukan nominal harganya," tegasnya.
Menurutnya tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pembangunan tersebut, akan tetapi hak mereka atas kepemilikan lahan ada jaminan untuk terbayarkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
"Soal ganti rugi lahan milik warga yang terdampak pembangunan, jangan hanya mendengarkan informasi sepihak kemudian langsung meributkan hal tersebut," kata Rusli saat menemui masyarakat Kabupaten Pohuwato yang terdampak pembangunan Bendungan Randangan, Kamis.
Dalam kesempatan itu Gubernur mempertemukan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) provinsi Gorontalo dengan masyarakat terdampak, soal pembayaran ganti rugi lahan.
Menurutnya, ini hanyalah sebuah kesalahpahaman saja, proses penyelesaian masalah pembayaran ganti untung warga tetap akan diselesaikan dan semuanya telah tuntas setelah pihak BPN dan BWS serta masyarakat dipertemukan.
"BPN akan buat surat ke balai sungai, terkait jadwal tahapan dan syaratnya seperti apa," ujarnya.
Terkait hal tersebut, Gubernur berharap agar BPN ketika akan menyurati pihak balai sungai, untuk mengirim tembusannya baik ke Pemerintah Provinsi Gorontalo, Bupati Pohuwato hingga ke pemerintah kecamatan.
Hal ini dimaksud agar pemerintah daerah bisa memonitor langsung seperti apa proses penyelesaianya, cepat atau tidak tergantung data yang dimasukan dari masyarakat.
"Ada tahapannya, serta identifikasi kepemilikan lahan, untuk penilaian nantinya ada tim apraisal yang menentukan nominal harganya," tegasnya.
Menurutnya tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pembangunan tersebut, akan tetapi hak mereka atas kepemilikan lahan ada jaminan untuk terbayarkan.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017