Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone Bolango, Faisal Mohie, mengatakan pemerintah daerah setempat harus kerja ekstra untuk membendung bahaya penyalahgunaan narkoba di daerah itu.
"Narkoba di Bone Bolango dinilai cukup mengkhawatirkan. Anak-anak dan remaja telah tahu apa saja bahan adiktif yang bisa memberikan efek narkosilepsis, bahkan bisa meraciknya sendiri," ungkapnya dalam Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat Anti Narkoba Melalui Pengembangan Kapasitas di Instansi Pemerintah yang diselenggarakan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bone Bolango, Rabu.
Pada kegiatan itu Faisal mengingatkan tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
Menurut Faisal, DPRD akan mendorong penyusunan Perda Kawasan Narkoba sebagai respon atas Permendagri tersebut, agar ada payung hukum sekaligus petunjuk teknis penganggarannya.
"Setiap SKPD dapat menganggarkan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), terutama tes urine dan pembentukan relawan anti narkoba. Juga harus ada dari sosialisasi bahaya narkoba di desa, kecamatan, dan instansi pemerintah," ucap dia lagi.
Sementara itu Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango Taufik Sidiki mengatakan bahwa dukungan semua elemen masyarakat dapat menjadikan Kabupaten Bone Bolango menjadi zero narkoba.
Kepala BNNP Gorontalo Brigjen Pol. Oneng Subroto yang hadir pada kegiatan itu menyambut gembira komitmen bersama DPRD dan Pemkab Bone Bolango dalam mendukung kegiatan P4GN di wilayah tersebut.
Ia mengharapkan Kabupaten Bone Bolango dapat membangun lokasi pascarehabilitasi sebagai pengembangan alternatif bagi para mantan pecandu yang tidak memiliki lapangan pekerjaan.
"Penanganan narkoba bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga perlu partisipasi yang besar dari daerah. Saya menyambut baik sinergi dan komitmen bersama DPRD dan Pemkab Bone Bolango dalam program-program P4GN ini," pungkas Oneng.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
"Narkoba di Bone Bolango dinilai cukup mengkhawatirkan. Anak-anak dan remaja telah tahu apa saja bahan adiktif yang bisa memberikan efek narkosilepsis, bahkan bisa meraciknya sendiri," ungkapnya dalam Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat Anti Narkoba Melalui Pengembangan Kapasitas di Instansi Pemerintah yang diselenggarakan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bone Bolango, Rabu.
Pada kegiatan itu Faisal mengingatkan tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
Menurut Faisal, DPRD akan mendorong penyusunan Perda Kawasan Narkoba sebagai respon atas Permendagri tersebut, agar ada payung hukum sekaligus petunjuk teknis penganggarannya.
"Setiap SKPD dapat menganggarkan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), terutama tes urine dan pembentukan relawan anti narkoba. Juga harus ada dari sosialisasi bahaya narkoba di desa, kecamatan, dan instansi pemerintah," ucap dia lagi.
Sementara itu Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango Taufik Sidiki mengatakan bahwa dukungan semua elemen masyarakat dapat menjadikan Kabupaten Bone Bolango menjadi zero narkoba.
Kepala BNNP Gorontalo Brigjen Pol. Oneng Subroto yang hadir pada kegiatan itu menyambut gembira komitmen bersama DPRD dan Pemkab Bone Bolango dalam mendukung kegiatan P4GN di wilayah tersebut.
Ia mengharapkan Kabupaten Bone Bolango dapat membangun lokasi pascarehabilitasi sebagai pengembangan alternatif bagi para mantan pecandu yang tidak memiliki lapangan pekerjaan.
"Penanganan narkoba bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga perlu partisipasi yang besar dari daerah. Saya menyambut baik sinergi dan komitmen bersama DPRD dan Pemkab Bone Bolango dalam program-program P4GN ini," pungkas Oneng.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017