Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Pencapaian pembentukan "Kampung Keluarga Berencana (KB)" yang dicanangkan BKKBN Provinsi Gorontalo bersama pemerintah setempat, telah mencapai 52 persen di seluruh daerah itu.
Kepala BKKBN perwakilan Provinsi Gorontalo Abdullah Kemma mengakui kalau dalam pencanangan kampung KB di Gorontalo mengalami keterlambatan, dan diprediksi pada akhir Desember tahun ini bisa terselesaikan.
"Penyebab keterlambatan sendiri, karena memang dalam pencanangan sendiri harus diintegrasikan dengan keberadaan bupati atau wali kota," kata Abdullah pada kegiatan pentas Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kreatif BKKBN di Taman Kota Gorontal,
Minggu.
Namun di sisi lain, lanjut Abdullah Kemma bahwa dengan kehadiran bupati atau Wali Kota pada pencanangan kampung KB, mempunyai nilai tersendiri, karena hampir semua kegiatan pencanangan dihadiri kepala daerah.
Ia menjelaskan bahwa tujuan dari pencanangan suatu daerah menjadi Kampung KB, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
"Kampung KB juga untuk meningkatkan pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil dan meningkatkan peran pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, melakukan pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat agar turut berperan serta aktif dalam meningkatkan kualitas hidup," jelasnya.
Abdullah Kemma mengatakan dibentuknya Kampung KB merupakan tindak lanjut dari arahan presiden Joko Widodo, agar manfaat Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dapat lebih dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Terutama yang berada di wilayah miskin, padat penduduk, tertinggal, terpencil dan wilayah nelayan di seluruh tanah air.
Pembentukan Kampung KB merupakan salah satu upaya mewujudkan Cita ke tiga dari Nawa Cita, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa rangka rangka negara kesatuan.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
Kepala BKKBN perwakilan Provinsi Gorontalo Abdullah Kemma mengakui kalau dalam pencanangan kampung KB di Gorontalo mengalami keterlambatan, dan diprediksi pada akhir Desember tahun ini bisa terselesaikan.
"Penyebab keterlambatan sendiri, karena memang dalam pencanangan sendiri harus diintegrasikan dengan keberadaan bupati atau wali kota," kata Abdullah pada kegiatan pentas Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kreatif BKKBN di Taman Kota Gorontal,
Minggu.
Namun di sisi lain, lanjut Abdullah Kemma bahwa dengan kehadiran bupati atau Wali Kota pada pencanangan kampung KB, mempunyai nilai tersendiri, karena hampir semua kegiatan pencanangan dihadiri kepala daerah.
Ia menjelaskan bahwa tujuan dari pencanangan suatu daerah menjadi Kampung KB, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
"Kampung KB juga untuk meningkatkan pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil dan meningkatkan peran pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, melakukan pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat agar turut berperan serta aktif dalam meningkatkan kualitas hidup," jelasnya.
Abdullah Kemma mengatakan dibentuknya Kampung KB merupakan tindak lanjut dari arahan presiden Joko Widodo, agar manfaat Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dapat lebih dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Terutama yang berada di wilayah miskin, padat penduduk, tertinggal, terpencil dan wilayah nelayan di seluruh tanah air.
Pembentukan Kampung KB merupakan salah satu upaya mewujudkan Cita ke tiga dari Nawa Cita, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa rangka rangka negara kesatuan.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017