Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, tahun 2018 ditargetkan mencapai Rp1,014 triliun, dan ini pertama kali sejak dimekarkan dari Kabupaten Gorontalo 14 tahun lalu.
"Setelah 14 tahun, akhirnya APBD Bone Bolango bisa capai Rp1,014 triliun. Ini dapat memberikan pembangunan yang lebih berarti kepada daerah," kata Sekda Bone Bolango Ishak Ntoma, Senin.
Dalam struktur APBD 2018, untuk pos belanja publik, pelayanan kepada masyarakat, pembangunan infrastruktur dan lainya, bisa mencapai 65 persen, hal ini berbeda dengan tahun sebelumnya.
Ia menambahkan selama ini terbalik, karena selama 14 tahun pemerintah daerah terus berusaha agar belanja pelayanan publik bisa di atas 60 persen tidak bisa dicapai, karena belanja apartaur cukup besar.
"Tahun depan itu kita balik, jika tahun sebelumnya belanja aparatur cukup menguras APBD sampai 60 persen salah satunya untuk gaji guru yang hampir 5.000 orang belum lagi pegawai lainnya, maka tahun 2018 belanja publik jauh lebih besar," tegasnya.
Dalam hal alokasi belanja publik yang diperbesar, lanjut sekda bahwa keberhasilan dan tujuan utama dari Bupati dan wakil Bupati Bone Bolango adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan.
Belum lagi tambahan alokasi Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN, dari Rp120 miliar, naik menjadi Rp124 miliar, belum lagi Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD, yang bisa mencapai Rp60 miliar.
"Maka dengan demikian setiap desa bisa mencapai Rp1 miliar, artinya ini bisa menambah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa lewat berbagai program," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
"Setelah 14 tahun, akhirnya APBD Bone Bolango bisa capai Rp1,014 triliun. Ini dapat memberikan pembangunan yang lebih berarti kepada daerah," kata Sekda Bone Bolango Ishak Ntoma, Senin.
Dalam struktur APBD 2018, untuk pos belanja publik, pelayanan kepada masyarakat, pembangunan infrastruktur dan lainya, bisa mencapai 65 persen, hal ini berbeda dengan tahun sebelumnya.
Ia menambahkan selama ini terbalik, karena selama 14 tahun pemerintah daerah terus berusaha agar belanja pelayanan publik bisa di atas 60 persen tidak bisa dicapai, karena belanja apartaur cukup besar.
"Tahun depan itu kita balik, jika tahun sebelumnya belanja aparatur cukup menguras APBD sampai 60 persen salah satunya untuk gaji guru yang hampir 5.000 orang belum lagi pegawai lainnya, maka tahun 2018 belanja publik jauh lebih besar," tegasnya.
Dalam hal alokasi belanja publik yang diperbesar, lanjut sekda bahwa keberhasilan dan tujuan utama dari Bupati dan wakil Bupati Bone Bolango adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan.
Belum lagi tambahan alokasi Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN, dari Rp120 miliar, naik menjadi Rp124 miliar, belum lagi Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD, yang bisa mencapai Rp60 miliar.
"Maka dengan demikian setiap desa bisa mencapai Rp1 miliar, artinya ini bisa menambah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa lewat berbagai program," ujarnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017