Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Warga Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, meminta pemerintah kabupaten setempat mengatur tata cara pendistribusian gas elpiji tiga kg, melalui Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup), untuk melindungi hak-hak masyarakat selaku konsumen.
Rahmat Pakaya, salah satu warga di Kecamatan Kwandang, Selasa di Gorontalo mengatakan, pemerintah kabupaten menyebut pasokan gas elpiji tiga kg di daerah ini lancar dan memenuhi kuota. Namun kenyataannya masyarakat mengalami kesulitan akibat stok gas di pangkalan-pangkalan mengalami kekosongan lebih dari tiga hari.
"Jangankan masyarakat selaku konsumen, pihak pangkalan pun kesulitan mendapatkan gas elpiji bersubsidi ini untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Kondisi tersebut sering dialami warga di daerah ini," ujar Rahmat.
Maka penting bagi pemerintah daerah untuk menyusun regulasi yang akan melindungi hak-hak masyarakat selaku konsumen.
Diantaranya kata Rahmat, mengatur pengawasan harga eceran tertinggi agar pihak pangkalan ataupun warung-warung penjual bukan pangkalan, tidak seenaknya menaikkan harga.
"Jika menemukan pangkalan ataupun warung menjual gas elpiji dengan harga yang tidak rasional, maka bisa dikenakan sanksi yang akan diatur dalam regulasi oleh pemerintah daerah," ujarnya
Acapkali, warung-warung yang ikut menjual gas elpiji mematok harga sangat tinggi.
"Bahkan di wilayah pedalaman saat krisis gas elpiji melanda, pihak pangkalan maupun warung menjual bahan bakar ini mencapai Rp30.000 hingga Rp35.000/tabung," ujar Rahmat.
Ada juga pihak pangkalan dengan mudah menjual gas kepada konsumen yang bukan warga di wilayah pangkalannya.
Hal tersebut mestinya tidak boleh terjadi, jika pemerintah daerah optimal melakukan pengawasan dan perlindungan bagi masyarakat.
"Sebaiknya, penjualan maupun pendistribusian bahan bakar bersubsidi ini, diatur kembali dalam bentuk perda untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai wujud perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan konsumsi masyarakat termasuk bahan bakar di tingkat rumah tangga," ujar Rahmat.
Data Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah setempat, stok gas elpiji tiga kilo gram menjangkau 11 kecamatan di daerah itu, mencapai 3.500 metrik yang dipasok dari dua agen penyalur untuk 274 pangkalan.
Pemerintah daerah berencana menambah jumlah pangkalan pada tahun 2018 nanti, khususnya di Kecamatan Biawu dan Tolinggula yang ada di wilayah perbatasan bagian barat, serta wilayah terisolir di desa-desa pesisir yang sulit diakses melalui transportasi darat.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
Rahmat Pakaya, salah satu warga di Kecamatan Kwandang, Selasa di Gorontalo mengatakan, pemerintah kabupaten menyebut pasokan gas elpiji tiga kg di daerah ini lancar dan memenuhi kuota. Namun kenyataannya masyarakat mengalami kesulitan akibat stok gas di pangkalan-pangkalan mengalami kekosongan lebih dari tiga hari.
"Jangankan masyarakat selaku konsumen, pihak pangkalan pun kesulitan mendapatkan gas elpiji bersubsidi ini untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Kondisi tersebut sering dialami warga di daerah ini," ujar Rahmat.
Maka penting bagi pemerintah daerah untuk menyusun regulasi yang akan melindungi hak-hak masyarakat selaku konsumen.
Diantaranya kata Rahmat, mengatur pengawasan harga eceran tertinggi agar pihak pangkalan ataupun warung-warung penjual bukan pangkalan, tidak seenaknya menaikkan harga.
"Jika menemukan pangkalan ataupun warung menjual gas elpiji dengan harga yang tidak rasional, maka bisa dikenakan sanksi yang akan diatur dalam regulasi oleh pemerintah daerah," ujarnya
Acapkali, warung-warung yang ikut menjual gas elpiji mematok harga sangat tinggi.
"Bahkan di wilayah pedalaman saat krisis gas elpiji melanda, pihak pangkalan maupun warung menjual bahan bakar ini mencapai Rp30.000 hingga Rp35.000/tabung," ujar Rahmat.
Ada juga pihak pangkalan dengan mudah menjual gas kepada konsumen yang bukan warga di wilayah pangkalannya.
Hal tersebut mestinya tidak boleh terjadi, jika pemerintah daerah optimal melakukan pengawasan dan perlindungan bagi masyarakat.
"Sebaiknya, penjualan maupun pendistribusian bahan bakar bersubsidi ini, diatur kembali dalam bentuk perda untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai wujud perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan konsumsi masyarakat termasuk bahan bakar di tingkat rumah tangga," ujar Rahmat.
Data Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah setempat, stok gas elpiji tiga kilo gram menjangkau 11 kecamatan di daerah itu, mencapai 3.500 metrik yang dipasok dari dua agen penyalur untuk 274 pangkalan.
Pemerintah daerah berencana menambah jumlah pangkalan pada tahun 2018 nanti, khususnya di Kecamatan Biawu dan Tolinggula yang ada di wilayah perbatasan bagian barat, serta wilayah terisolir di desa-desa pesisir yang sulit diakses melalui transportasi darat.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017