Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo, Provinsi Gorontalo, bersama Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menandatangi nota kesepahaman untuk meningkatkan pengawasan obat-makanan usai pelaksanaan Rapat Evaluasi Nasional (REN), Kamis
Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, Kamis, mengatakan kerja sama itu dilakukan untuk mengintesifkan pengawasan obat dan makanan yang beredar di masyarakat.
"Dengan adanya kerja sama ini, pengawasannya akan benar-benar lebih intensif kita lakukan, termasuk produk makanan produksi lokal kita," ujar Nelson.
Ia mengungkapkan saat ini di Kabupaten Gorontalo terdapat industri-industri makanan yang memang memerlukan pengawasan dan perlu dikontrol.
"Kita harus bisa mengawasi makanan dan obat yang beredar di masyarakat, agar keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat dapat selalu terjaga," pungkasnya.
Pemerintah Provinsi Gorontalo sendiri telah menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 852 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Gorontalo sebagai bentuk pelaksanaan Inpres Nomor 3 tahun 2017.
Sementara itu Kepala Badan POM RI Prnny Lukito menjelaskan bahwa Instruksi Gubernur ini menginstruksikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Gorontalo termasuk Balai POM di Gorontalo untuk saling bersinergi dalam meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan
Selain di Gorontalo, jelas Penny, perkuatan pengawasan obat dan makanan selama tahun 2017 juga dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Lampung, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Banten, Sofifi dan Bangka Belitung.
Kerja sama juga dijalin dengan Kejaksaan Agung, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan, Kementrian Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, BNN dan Badan Kepegawaian Negara.***4***
(T.KR-ADW/B/H013/H013) 23-11-2017 15:58:45
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, Kamis, mengatakan kerja sama itu dilakukan untuk mengintesifkan pengawasan obat dan makanan yang beredar di masyarakat.
"Dengan adanya kerja sama ini, pengawasannya akan benar-benar lebih intensif kita lakukan, termasuk produk makanan produksi lokal kita," ujar Nelson.
Ia mengungkapkan saat ini di Kabupaten Gorontalo terdapat industri-industri makanan yang memang memerlukan pengawasan dan perlu dikontrol.
"Kita harus bisa mengawasi makanan dan obat yang beredar di masyarakat, agar keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat dapat selalu terjaga," pungkasnya.
Pemerintah Provinsi Gorontalo sendiri telah menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 852 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Gorontalo sebagai bentuk pelaksanaan Inpres Nomor 3 tahun 2017.
Sementara itu Kepala Badan POM RI Prnny Lukito menjelaskan bahwa Instruksi Gubernur ini menginstruksikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Gorontalo termasuk Balai POM di Gorontalo untuk saling bersinergi dalam meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan
Selain di Gorontalo, jelas Penny, perkuatan pengawasan obat dan makanan selama tahun 2017 juga dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Lampung, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Banten, Sofifi dan Bangka Belitung.
Kerja sama juga dijalin dengan Kejaksaan Agung, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan, Kementrian Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, BNN dan Badan Kepegawaian Negara.***4***
(T.KR-ADW/B/H013/H013) 23-11-2017 15:58:45
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017