Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Winarni Monoarfa mengatakan hingga kini di wilayahnya masih terdapat 37 kecamatan yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah.
"IPM Provinsi Gorontalo masih di bawah IPM nasional. Sementara ke-37 kecamatan tersebut IPM-nya juga masih di bawah angka provinsi," ujarnya di Gorontalo, Senin.
Meski demikian, kata dia, pemprov terus berupaya meningkatkan IPM dan menurunkan tingkat kemiskinan dengan berbagai cara, di antaranya melalui peningkatan program pendidikan dan kesehatan.
Program pendidikan dan kesehatan gratis diharapkan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Gorontalo, sehingga IPM-nya bisa meningkat.
Di sisi lain, penguatan setiap desa dilakukan untuk memperkuat pembangunan di semua wilayah, termasuk meningkatkan IPM di 37 kecamatan tersebut.
Ia memberi contoh terbitnya Undang Undang Desa memungkinkan setiap desa mendapatkan anggaran sekitar Rp1 miliar, sehingga pembangunan desa terarah dan cepat maju.
Menurutnya UU tersebut harus dilaksanakan dengan baik oleh semua tingkatan pemerintahan, karena desa merupakan ujung tombak pembangunan dan perekonomian suatu daerah.
"Setiap instansi seharusnya membuat program yang langsung menyentuh masyarakat, proporsional menggunakan anggaran, dan profesional dalam memanfaatkan anggaran tersebut," tambahnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014
"IPM Provinsi Gorontalo masih di bawah IPM nasional. Sementara ke-37 kecamatan tersebut IPM-nya juga masih di bawah angka provinsi," ujarnya di Gorontalo, Senin.
Meski demikian, kata dia, pemprov terus berupaya meningkatkan IPM dan menurunkan tingkat kemiskinan dengan berbagai cara, di antaranya melalui peningkatan program pendidikan dan kesehatan.
Program pendidikan dan kesehatan gratis diharapkan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Gorontalo, sehingga IPM-nya bisa meningkat.
Di sisi lain, penguatan setiap desa dilakukan untuk memperkuat pembangunan di semua wilayah, termasuk meningkatkan IPM di 37 kecamatan tersebut.
Ia memberi contoh terbitnya Undang Undang Desa memungkinkan setiap desa mendapatkan anggaran sekitar Rp1 miliar, sehingga pembangunan desa terarah dan cepat maju.
Menurutnya UU tersebut harus dilaksanakan dengan baik oleh semua tingkatan pemerintahan, karena desa merupakan ujung tombak pembangunan dan perekonomian suatu daerah.
"Setiap instansi seharusnya membuat program yang langsung menyentuh masyarakat, proporsional menggunakan anggaran, dan profesional dalam memanfaatkan anggaran tersebut," tambahnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014