Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - National Support For Local Investment Climate (NSLIC) melakukan kajian iklim investasi periode Oktober-November 2017 di Gorontalo, yang fokus pada penerapan dan dampak kebijakan, regulasi dan perizinan, utamanya sektor prioritas unggulan daerah.
"Kajian ini sebagai upaya mendukung pengembangan investasi dalam memperkuat ekonomi lokal dan regional di Provinsi Gorontalo," kata Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo, Budiyanto Sidiki, ketika membuka Fokus Gruop Discussion (FGD), kerjasama NCLIC dengan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), yang dihadiri oleh palukau usaha di Gorontalo, Rabu.
Ia mengatakan proyek NSLIC atau Nasional Support For Enhancing Local and Regional Economic Development (NSELRED) atau Proyek Dukungan Nasional untuk Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah, sejalan dengan visi jangka panjang Gorontalo yaitu maju dan mandiri.
Visi ini pada dasarnya meletakkan kemajuan dan kemandirian daerah sebagai indikator kesuksesan pembangunan yang menjamin terjadinya pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan atau "quality-sustainable growth".
Ia menambahkan, untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan tiga misi pembangunan daerah di antaranya misi pertama yaitu, mewujudkan ketahanan Ekonomi Gorontalo yang handal, dengan mewujudkan perekonomian daerah berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan termasuk pelayananan jasa.
Pembangunan ekonomi Gorontalo diarahkan untuk meningkatkan peran kelembagaan ekonomi masyarakat terutama koperasi dan usaha kecil menengah, optimalisasi perlindungan sumber daya produktif daerah, peningkatan kualitas SDM di sektor inti daerah, penyederhanaan sistem, prosedur dan birokrasi dibidang ekonomi, peningkatan konektivitas ekonomi Gorontalo dengan jejaring ekonomi Teluk Tomini, Celebes Incorporated, serta jejaring ekonomi nasional dan internasional.
"Namun penguatan perekonomian daerah harus dapat menjamin prinsip non-diskriminatif dan keseimbangan pemanfaatan ruang serta memperhatikan sumberdaya alam agar tetap terjaga," jelasnya.
Dijelaskannya bahwa, berdasarkan hasil survei daya saing yang dirilis oleh Asia Competitiveness Institute Lee Kuan Yew School of Public Policy pada November 2017, Provinsi Gorontalo berada pada posisi 21 dari 33 provinsi yang menjadi lokus, rangking ini lebih baik dari tahun sebelumnya yang berada pada posisi 27.
Kenaikan posisi ini, lanjut Budi didorong oleh indikator pemerintahan dan institusi publik serta indikator stabilitas ekonomi makro, namun sebaliknya Provinsi Gorontalo masih harus bekerja keras untuk indikator kondisi finansial, bisnis dan tenaga kerja serta indikator kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur.
"Oleh sebab itu, sudah tepat kiranya tujuan pembangunan Provinsi Gorontalo adalah meningkatkan infrastruktur daerah untuk konektivitas dan aktivitas ekonomi serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang tentunya dapat meningkatkan iklim investasi di daerah, sehingga fokus arah kebijakan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bisa dicapai," urainya.
Pihaknya berharap agar kajian yang dilakukan oleh KPPOD diharapkan dapat mendukung aktivitas ekonomi di daerah ini karena pemerintah daerah juga memerlukan evaluasi atas peraturan daerah yang telah ditetapkan.
Dengan demikian pemerintah daerah dapat melakukan simplifikasi atas berbagai regulasi yang telah di keluarkan, sehingga "ease of doing bussiness" atau kemudahan berusaha di Gorontalo dapat menarik minat investor untuk masuk ke Gorontalo.
Sementara itu Kepala Sub Bidang Litbang Ekonomi Bappeda Provinsi Gorontalo, Wiwi Yunis Ismail mengatakan ada beberapa rekomendasi yang dihasilkan dan harus ditindaklanjuti diantaranya terkait perubahan atau penyederahanaan regulasi pengurusan izin usaha.
"Misalnya dalam untuk mendapatkan izin usaha harus ada rapat koordinasi sebelum izin tersebut keluar, dan telah direkomendasikan untuk tidak perlu dilakukan rapat koordinasi," kata Wiwik Junus Ismail.
Ia menambahkan sebelumnya tim peneliti berdasarkan data informasi yang ditemukan telah mengidentifikasi prosedur pengurusan izin dibeberapa kabupaten/kota di Gorontalo, dan mereka menilai ada beberapa yang perlu dihilangkan dalam prosedur pengurusanya sehingga iklim berinvestasi di daerah ini menjadi lebih baik.
Menurutnya bahwa sebagaimana kebijakan dan harapan pemerintah pusat agar pengurusan izin usaha untuk menarik investor berinvestasi didaeraha, mempermudah pengurusannya.
"Informasi persyaratan mudah didapat, pengurusan izin lebih sedikit, dan waktu pengurusan lebih pendek," tegasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
"Kajian ini sebagai upaya mendukung pengembangan investasi dalam memperkuat ekonomi lokal dan regional di Provinsi Gorontalo," kata Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo, Budiyanto Sidiki, ketika membuka Fokus Gruop Discussion (FGD), kerjasama NCLIC dengan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), yang dihadiri oleh palukau usaha di Gorontalo, Rabu.
Ia mengatakan proyek NSLIC atau Nasional Support For Enhancing Local and Regional Economic Development (NSELRED) atau Proyek Dukungan Nasional untuk Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah, sejalan dengan visi jangka panjang Gorontalo yaitu maju dan mandiri.
Visi ini pada dasarnya meletakkan kemajuan dan kemandirian daerah sebagai indikator kesuksesan pembangunan yang menjamin terjadinya pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan atau "quality-sustainable growth".
Ia menambahkan, untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan tiga misi pembangunan daerah di antaranya misi pertama yaitu, mewujudkan ketahanan Ekonomi Gorontalo yang handal, dengan mewujudkan perekonomian daerah berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan termasuk pelayananan jasa.
Pembangunan ekonomi Gorontalo diarahkan untuk meningkatkan peran kelembagaan ekonomi masyarakat terutama koperasi dan usaha kecil menengah, optimalisasi perlindungan sumber daya produktif daerah, peningkatan kualitas SDM di sektor inti daerah, penyederhanaan sistem, prosedur dan birokrasi dibidang ekonomi, peningkatan konektivitas ekonomi Gorontalo dengan jejaring ekonomi Teluk Tomini, Celebes Incorporated, serta jejaring ekonomi nasional dan internasional.
"Namun penguatan perekonomian daerah harus dapat menjamin prinsip non-diskriminatif dan keseimbangan pemanfaatan ruang serta memperhatikan sumberdaya alam agar tetap terjaga," jelasnya.
Dijelaskannya bahwa, berdasarkan hasil survei daya saing yang dirilis oleh Asia Competitiveness Institute Lee Kuan Yew School of Public Policy pada November 2017, Provinsi Gorontalo berada pada posisi 21 dari 33 provinsi yang menjadi lokus, rangking ini lebih baik dari tahun sebelumnya yang berada pada posisi 27.
Kenaikan posisi ini, lanjut Budi didorong oleh indikator pemerintahan dan institusi publik serta indikator stabilitas ekonomi makro, namun sebaliknya Provinsi Gorontalo masih harus bekerja keras untuk indikator kondisi finansial, bisnis dan tenaga kerja serta indikator kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur.
"Oleh sebab itu, sudah tepat kiranya tujuan pembangunan Provinsi Gorontalo adalah meningkatkan infrastruktur daerah untuk konektivitas dan aktivitas ekonomi serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang tentunya dapat meningkatkan iklim investasi di daerah, sehingga fokus arah kebijakan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bisa dicapai," urainya.
Pihaknya berharap agar kajian yang dilakukan oleh KPPOD diharapkan dapat mendukung aktivitas ekonomi di daerah ini karena pemerintah daerah juga memerlukan evaluasi atas peraturan daerah yang telah ditetapkan.
Dengan demikian pemerintah daerah dapat melakukan simplifikasi atas berbagai regulasi yang telah di keluarkan, sehingga "ease of doing bussiness" atau kemudahan berusaha di Gorontalo dapat menarik minat investor untuk masuk ke Gorontalo.
Sementara itu Kepala Sub Bidang Litbang Ekonomi Bappeda Provinsi Gorontalo, Wiwi Yunis Ismail mengatakan ada beberapa rekomendasi yang dihasilkan dan harus ditindaklanjuti diantaranya terkait perubahan atau penyederahanaan regulasi pengurusan izin usaha.
"Misalnya dalam untuk mendapatkan izin usaha harus ada rapat koordinasi sebelum izin tersebut keluar, dan telah direkomendasikan untuk tidak perlu dilakukan rapat koordinasi," kata Wiwik Junus Ismail.
Ia menambahkan sebelumnya tim peneliti berdasarkan data informasi yang ditemukan telah mengidentifikasi prosedur pengurusan izin dibeberapa kabupaten/kota di Gorontalo, dan mereka menilai ada beberapa yang perlu dihilangkan dalam prosedur pengurusanya sehingga iklim berinvestasi di daerah ini menjadi lebih baik.
Menurutnya bahwa sebagaimana kebijakan dan harapan pemerintah pusat agar pengurusan izin usaha untuk menarik investor berinvestasi didaeraha, mempermudah pengurusannya.
"Informasi persyaratan mudah didapat, pengurusan izin lebih sedikit, dan waktu pengurusan lebih pendek," tegasnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017