Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Komisi V DPR bersama mitra kerja dari kementerian dan lembaga, menggelar pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan unsur Forkopimda, meninjau dan membahas pembangunan infrastruktur di daerah itu.
Ketua tim kunjungan kerja Komisi V DPR Anton Sukartono Suratto menjelaskan tujuan kunjungan kerja tersebut untuk melihat secara langsung pembangunan infrastruktur di Provinsi Gorontalo bidang pekerjaan umum, perhubungan, perumahan rakyat, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, BMKG, serta Basarnas, yang merupakan bidang tugas dan kewenangan Komisi V DPR RI.
"Kami ingin mengetahui dan memperoleh masukan terkait permasalahan pembangunan infrastruktur di Provinsi Gorontalo, khususnya yang dibiayai APBN," kata Antok, Rabu.
Ia menambahkan, selanjutnya hasil pertemuan tersebut akan dibahas pada rapat komisi dan rapat kerja dengan kementerian dan lembaga untuk menentukan tindak lanjutnya ke depan seperti apa.
Terkait capaian kinerja pembangunan infrastruktur di Provinsi Gorontalo, Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim memaparkan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur di daerah, telah dilakukan pembangunan jalan dengan kondisi mantap sepanjang 227,519 kilometer atau 41,15 persen.
Kemudian akses air minum layak 71,59 persen, sanitasi layak 59,85 persen, pembangunan rumah layak huni sebesar 472 unit, serta pembangunan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) segmen tiga sepanjang 13,7 kilometer.
"Namun ada beberapa program pembangungan infrastruktur yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Gorontalo, diantaranya penambahan panjang dermaga dan peningkatan status pelabuhan Anggrek, pembangunan atau penambahan panjang landasan pacu bandara Djalaludin, sera penyelesaian pembangunan GORR," kata Idris.
Selain itu ada beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) di provinsi Gorontalo yaitu pembangunan jalan penghubung Gorontalo-Manado mulai dari pelabuhan Gorontalo hingga ke Taludaa, serta pembangunan bendungan Bulango Hulu.
"Untuk GORR kita targetkan tahun 2018 sudah bisa difungsikan, namun demikian kami mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat melalui Komisi V DPR RI untuk pembebasan lahan sebesar Rp300 miliar," ujar wagub.
Lebih lanjut Idris berharap, Komisi V DPR RI dan kementerian terkait untuk dapat memprioritaskan pembangunan akses ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Talumelito yang akan memotong jalur GORR.
Menurutnya pembangunan akses ke TPA ini sangat penting, mengingat TPA Talumelito merupakan lokasi pembuangan sampah untuk tiga daerah, yaitu Kota Gorontalo, Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo.
"Mau dibuatkan `fly over` ataupun `under pass` itu tidak masalah, yang penting bagi kami secara teknis jalur ke TPA itu segera dibangun," jelasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
Ketua tim kunjungan kerja Komisi V DPR Anton Sukartono Suratto menjelaskan tujuan kunjungan kerja tersebut untuk melihat secara langsung pembangunan infrastruktur di Provinsi Gorontalo bidang pekerjaan umum, perhubungan, perumahan rakyat, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, BMKG, serta Basarnas, yang merupakan bidang tugas dan kewenangan Komisi V DPR RI.
"Kami ingin mengetahui dan memperoleh masukan terkait permasalahan pembangunan infrastruktur di Provinsi Gorontalo, khususnya yang dibiayai APBN," kata Antok, Rabu.
Ia menambahkan, selanjutnya hasil pertemuan tersebut akan dibahas pada rapat komisi dan rapat kerja dengan kementerian dan lembaga untuk menentukan tindak lanjutnya ke depan seperti apa.
Terkait capaian kinerja pembangunan infrastruktur di Provinsi Gorontalo, Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim memaparkan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur di daerah, telah dilakukan pembangunan jalan dengan kondisi mantap sepanjang 227,519 kilometer atau 41,15 persen.
Kemudian akses air minum layak 71,59 persen, sanitasi layak 59,85 persen, pembangunan rumah layak huni sebesar 472 unit, serta pembangunan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) segmen tiga sepanjang 13,7 kilometer.
"Namun ada beberapa program pembangungan infrastruktur yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Gorontalo, diantaranya penambahan panjang dermaga dan peningkatan status pelabuhan Anggrek, pembangunan atau penambahan panjang landasan pacu bandara Djalaludin, sera penyelesaian pembangunan GORR," kata Idris.
Selain itu ada beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) di provinsi Gorontalo yaitu pembangunan jalan penghubung Gorontalo-Manado mulai dari pelabuhan Gorontalo hingga ke Taludaa, serta pembangunan bendungan Bulango Hulu.
"Untuk GORR kita targetkan tahun 2018 sudah bisa difungsikan, namun demikian kami mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat melalui Komisi V DPR RI untuk pembebasan lahan sebesar Rp300 miliar," ujar wagub.
Lebih lanjut Idris berharap, Komisi V DPR RI dan kementerian terkait untuk dapat memprioritaskan pembangunan akses ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Talumelito yang akan memotong jalur GORR.
Menurutnya pembangunan akses ke TPA ini sangat penting, mengingat TPA Talumelito merupakan lokasi pembuangan sampah untuk tiga daerah, yaitu Kota Gorontalo, Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo.
"Mau dibuatkan `fly over` ataupun `under pass` itu tidak masalah, yang penting bagi kami secara teknis jalur ke TPA itu segera dibangun," jelasnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017