Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menolak aparatur sipil negara (ASN) yang ingin pindah ke pemerintah provinsi (Pemprov), Guna menekan belanja aparatur agar bisa serendah mungkin, serta fokus terhadap belanja publik.
Gubernur menegaskan tidak akan menerima ASN yang ingin pindah ke pemerintah provinsi, karena saat ini saja jumlah pegawai di lingkungan Pemprov Gorontalo yang sudah mencapai angka 5.900 dan ini sudah sangat cukup.
"Sampai lima tahun ke depan pemprov belum akan menerima pegawai, baik CPNS maupun pegawai pindahan dari mana pun," kata Rusli, Rabu.
Pemprov Gorontalo sejak beberapa tahun terakhir memang menjadi tujuan permohonan mutasi pegawai dari luar daerah, selain karena kesejahteraan pegawai yang baik dengan adanya Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang tinggi, dan hal tersebut menjadi pilihan bagi guru-guru SMA sederajat yang mengabdi di provinsi lain.
Di sisi lain, sejak menjabat sebagai Gubernur Gorontalo periode pertama tahun 2012 lalu, Rusli Habibie sudah komitmen untuk moratorium penerimaan CPNS.
"APBD kita fokus untuk kebutuhan rakyat bukan untuk belanja pegawai, kalau kita terus menerima pegawai, itu berarti beban gaji dan tunjangan juga akan semakin besar," ungkapnya.
Kebijakan tidak menerima pegawai baru dan mutasi, lanjut kata Rusli, bertujuan untuk memaksimalkan kinerja aparatur yang dinilai masih kurang maksimal, pihaknya juga berharap ada evaluasi kinerja menyeluruh terhadap ASN berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja pegawai.
"Termasuk evaluasi terhadap penerimaan tenaga kontrak di semua instansi, dimana tenaga kontrak yang direkrut harus mempertimbangkan disiplin ilmu dan kebutuhan di masing-masing OPD," tegasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017
Gubernur menegaskan tidak akan menerima ASN yang ingin pindah ke pemerintah provinsi, karena saat ini saja jumlah pegawai di lingkungan Pemprov Gorontalo yang sudah mencapai angka 5.900 dan ini sudah sangat cukup.
"Sampai lima tahun ke depan pemprov belum akan menerima pegawai, baik CPNS maupun pegawai pindahan dari mana pun," kata Rusli, Rabu.
Pemprov Gorontalo sejak beberapa tahun terakhir memang menjadi tujuan permohonan mutasi pegawai dari luar daerah, selain karena kesejahteraan pegawai yang baik dengan adanya Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang tinggi, dan hal tersebut menjadi pilihan bagi guru-guru SMA sederajat yang mengabdi di provinsi lain.
Di sisi lain, sejak menjabat sebagai Gubernur Gorontalo periode pertama tahun 2012 lalu, Rusli Habibie sudah komitmen untuk moratorium penerimaan CPNS.
"APBD kita fokus untuk kebutuhan rakyat bukan untuk belanja pegawai, kalau kita terus menerima pegawai, itu berarti beban gaji dan tunjangan juga akan semakin besar," ungkapnya.
Kebijakan tidak menerima pegawai baru dan mutasi, lanjut kata Rusli, bertujuan untuk memaksimalkan kinerja aparatur yang dinilai masih kurang maksimal, pihaknya juga berharap ada evaluasi kinerja menyeluruh terhadap ASN berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja pegawai.
"Termasuk evaluasi terhadap penerimaan tenaga kontrak di semua instansi, dimana tenaga kontrak yang direkrut harus mempertimbangkan disiplin ilmu dan kebutuhan di masing-masing OPD," tegasnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2017