Gorontalo, (Antaranews Gorontalo) - Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo melakukan inspeksi mendadak terkait pelayanan dan dokumentasi perencanaan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah, Jumat.
Kantor OPD yang didatangi oleh Bupati, yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Satuan Polisi Pamong Praja, Bappeda, Dinas Perhubungan, Dinas Peternakan dan kantor Camat Limboto.
"Beberapa hal yang saya periksa, seperti dokumen perencanaan, tingkat pelayanan, kenyamanan kantor, penerimaan tamu, taman serta biopori," ujar Nelson.
Ia mengungkapkan bahwa beberapa dokumen perencanaan dari OPD yang dikunjungi belum seluruhnya rampung, dan untuk tingkat pelayanan di sejumlah kantor masih jauh dari harapan.
"Buktinya dari tingkat kehadiran saja masih sangat minim. Contohnya beberapa OPS, kepala dinas, sekretaris, kepala bidang dan kepala seksi, staf dan tenaga honorer tidak hadir," ungkapnya.
Selain itu, Nelson juga menemukan bahwa disejumlah kantor OPD belum dibuat biopori sesuai dengan rencana sejak tahun 2017 lalu.
"Setelah saya periksa, ternyata biopori atau sumur resapan belum ada di semua tempat yang saya datangi, padahal pada setiap rapat pimpinan OPD diakui telah ada sumur resapan," kata dia.
Nelson menegaskan bahwa jika perbaikan pelayanan, perampungan data dan pembuatan biopori itu tidak ditindaklanjuti, maka akan diberikan sanksi.
"Semua berangkat dari kemauan dan keseriusan, kalai itu tertanam dalam diri kita, maka tidak ada yang tidak mungkin," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
Kantor OPD yang didatangi oleh Bupati, yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Satuan Polisi Pamong Praja, Bappeda, Dinas Perhubungan, Dinas Peternakan dan kantor Camat Limboto.
"Beberapa hal yang saya periksa, seperti dokumen perencanaan, tingkat pelayanan, kenyamanan kantor, penerimaan tamu, taman serta biopori," ujar Nelson.
Ia mengungkapkan bahwa beberapa dokumen perencanaan dari OPD yang dikunjungi belum seluruhnya rampung, dan untuk tingkat pelayanan di sejumlah kantor masih jauh dari harapan.
"Buktinya dari tingkat kehadiran saja masih sangat minim. Contohnya beberapa OPS, kepala dinas, sekretaris, kepala bidang dan kepala seksi, staf dan tenaga honorer tidak hadir," ungkapnya.
Selain itu, Nelson juga menemukan bahwa disejumlah kantor OPD belum dibuat biopori sesuai dengan rencana sejak tahun 2017 lalu.
"Setelah saya periksa, ternyata biopori atau sumur resapan belum ada di semua tempat yang saya datangi, padahal pada setiap rapat pimpinan OPD diakui telah ada sumur resapan," kata dia.
Nelson menegaskan bahwa jika perbaikan pelayanan, perampungan data dan pembuatan biopori itu tidak ditindaklanjuti, maka akan diberikan sanksi.
"Semua berangkat dari kemauan dan keseriusan, kalai itu tertanam dalam diri kita, maka tidak ada yang tidak mungkin," katanya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018