Gorontalo, (Antaranews Gorontalo) - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, mengajak pasangan calon dan partai politik untuk mendeklarasikan tolak politik uang dan politik suku agama ras dan antargolongan (SARA).
Koordinator Divisi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo Rahmat Mohi di Gorontalo, Rabu, membacakan sambutan Ketua Bawaslu RI yang mengatakan tantangan proses demokrasi semakin dinamis dan bisa datang dari berbagai pihak dan sangat mungkin mempengaruhi kualitas pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berintegritas.
Bawaslu memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk memastikan integritas Pilkada dengan mengajak semua pihak untuk terlibat.
Aspek penyelenggaraan, kontestasi dan partisipasi adalah bagian penting di mana semua pihak terlibat berkontribusi terhadap tinggi rendahnya kualitas Pilkada.
Rahmat mengatakan, hambatan kualitas pilkada adalah politik uang dan politik SARA.
Politik uang menjadi musuh bersama karena praktik ini akan menciptakan potensi tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan politisasi SARA berpotensi mengganggu persaudaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Politik uang merupakan kerawanan yang terjadi di banyak daerah pada pilkada sebelumnya dan juga pada Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014. "Praktik bagi-bagi uang maupun barang merupakan contoh kasus maraknya pelanggaran Pemilu terkait politik uang," ujarnya.
Penggunaan isu SARA dalam substansi materi kampanye dalam berbagai bentuk dan media yang pada hakekatnya bisa merusak persahabatan, persaudaraan kita sebagai bangsa.
Karena itu Bawaslu mengajak komponen bangsa khususnya pemangku kepentingan kepemiluan di Tanah Air, untuk sama-sama mewujudkan pemilu yang bersih, berkualitas dan menjunjung nilai-nilai luhur bangsa.
Tiga paslon peserta Pilkada 2018 yaitu nomor urut 1 Indra Yasin-Thariq Modanggu diusung PAN, PKS, PPP, PDIP dan Gerindra, nomor urut 2 Thomas Mopili-Suhela diusung Partai Golkar dan nomor urut 3 Roni Imran-Ismail Patamani, diusung Hanura dan Demokrat, bersama-sama mendeklarasikan tolak dan lawan politik uang dan politik SARA untuk Pilkada 2018.
Deklarasi tersebut partai politik, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), Polri dan TNI, Panitia Pengawas Lapangan (PPL) se-Gorontalo Utara dan Ketua KPU Kabupaten, Fadliyanto Koem, serta para camat dari 11 kecamatan.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
Koordinator Divisi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo Rahmat Mohi di Gorontalo, Rabu, membacakan sambutan Ketua Bawaslu RI yang mengatakan tantangan proses demokrasi semakin dinamis dan bisa datang dari berbagai pihak dan sangat mungkin mempengaruhi kualitas pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berintegritas.
Bawaslu memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk memastikan integritas Pilkada dengan mengajak semua pihak untuk terlibat.
Aspek penyelenggaraan, kontestasi dan partisipasi adalah bagian penting di mana semua pihak terlibat berkontribusi terhadap tinggi rendahnya kualitas Pilkada.
Rahmat mengatakan, hambatan kualitas pilkada adalah politik uang dan politik SARA.
Politik uang menjadi musuh bersama karena praktik ini akan menciptakan potensi tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan politisasi SARA berpotensi mengganggu persaudaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Politik uang merupakan kerawanan yang terjadi di banyak daerah pada pilkada sebelumnya dan juga pada Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014. "Praktik bagi-bagi uang maupun barang merupakan contoh kasus maraknya pelanggaran Pemilu terkait politik uang," ujarnya.
Penggunaan isu SARA dalam substansi materi kampanye dalam berbagai bentuk dan media yang pada hakekatnya bisa merusak persahabatan, persaudaraan kita sebagai bangsa.
Karena itu Bawaslu mengajak komponen bangsa khususnya pemangku kepentingan kepemiluan di Tanah Air, untuk sama-sama mewujudkan pemilu yang bersih, berkualitas dan menjunjung nilai-nilai luhur bangsa.
Tiga paslon peserta Pilkada 2018 yaitu nomor urut 1 Indra Yasin-Thariq Modanggu diusung PAN, PKS, PPP, PDIP dan Gerindra, nomor urut 2 Thomas Mopili-Suhela diusung Partai Golkar dan nomor urut 3 Roni Imran-Ismail Patamani, diusung Hanura dan Demokrat, bersama-sama mendeklarasikan tolak dan lawan politik uang dan politik SARA untuk Pilkada 2018.
Deklarasi tersebut partai politik, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), Polri dan TNI, Panitia Pengawas Lapangan (PPL) se-Gorontalo Utara dan Ketua KPU Kabupaten, Fadliyanto Koem, serta para camat dari 11 kecamatan.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018