Gorontalo, (Antaranews Gorontalo) - Koalisi Kependudukan Provinsi Gorontalo berkomitmen mendukung Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo yang juga menjabat sebagai Ketua Koalisi Kependudukan Provinsi Gorontalo mengatakan bahwa komitmen tersebut tercermin dari dilantiknya pengurus Koalisi Kabupaten Gorontalo.
"Kependudukan tidak akan pernah lepas dari masalah sosial, tingginya angka penduduk, masalah pendidikan, kemiskinan, pengangguran, pencurian dan narkoba," ungkapnya usai melantik pengurus Koalisi Kependudukan Kabupaten Gorontalo.
Oleh karena itu peran Koalisi Kependudukan yang merupakan satuan dari Pemerintah dan Perguruan Tinggi ini dapat memberikan jalan keluar bagi berbagai masalah tersebut.
"Pengurus baru harus terus melakukan konsolidasi organisasi dengan instansi-instansi terkait," ujarnya kepada pengurus baru yang terdiri dari dosen Universitas Muhammadiyah Gorontalo, dosen Universitas Gorontalo serta perwakilan Pemerintah Daerah.
Ia mengatakan bahwa Koalisi Kependudukan harus membuat data yang lengkap, yang bertujuan untuk membedah dengan baik mana saja yang akan diselesaikan.
"Dari data itu bisa kita lihat bagaimana pertumbuhan, mobilisasi serta pertumbuhan. Jika telah kita susun dengan baik programnya maka tinggal kita serahkan kepada pemerintah yang menjadi mitra kerja koalisi," kata Nelson, lagi.
Ia menambahkan, bahwa Koalisi Kependudukan bersifat Independen dan murni membantu pemerintah untuk memecahkan masalah kependudukan.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo yang juga menjabat sebagai Ketua Koalisi Kependudukan Provinsi Gorontalo mengatakan bahwa komitmen tersebut tercermin dari dilantiknya pengurus Koalisi Kabupaten Gorontalo.
"Kependudukan tidak akan pernah lepas dari masalah sosial, tingginya angka penduduk, masalah pendidikan, kemiskinan, pengangguran, pencurian dan narkoba," ungkapnya usai melantik pengurus Koalisi Kependudukan Kabupaten Gorontalo.
Oleh karena itu peran Koalisi Kependudukan yang merupakan satuan dari Pemerintah dan Perguruan Tinggi ini dapat memberikan jalan keluar bagi berbagai masalah tersebut.
"Pengurus baru harus terus melakukan konsolidasi organisasi dengan instansi-instansi terkait," ujarnya kepada pengurus baru yang terdiri dari dosen Universitas Muhammadiyah Gorontalo, dosen Universitas Gorontalo serta perwakilan Pemerintah Daerah.
Ia mengatakan bahwa Koalisi Kependudukan harus membuat data yang lengkap, yang bertujuan untuk membedah dengan baik mana saja yang akan diselesaikan.
"Dari data itu bisa kita lihat bagaimana pertumbuhan, mobilisasi serta pertumbuhan. Jika telah kita susun dengan baik programnya maka tinggal kita serahkan kepada pemerintah yang menjadi mitra kerja koalisi," kata Nelson, lagi.
Ia menambahkan, bahwa Koalisi Kependudukan bersifat Independen dan murni membantu pemerintah untuk memecahkan masalah kependudukan.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018