Gorontalo, (Antaranews Gorontalo) - Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), diminta mendorong peningkat partisipasi perempuan di desa.
"Partisipasi perempuan Gorontalo dalam pembangunan di desa masih sangat rendah. Misalnya dalam hal perumusan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), partisipasi kaum perempuan hanya sekitar 17 persen," kata Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo Idah Syahidah, Kamis.
Akibatnya, anggaran desa yang responsif gender dan memberdayakan perempuan juga belum maksimal.
Idah mengaku prihatin melihat eksistensi perempuan desa yang hanya dipandang sebagai potensi reproduksi biologis.
Padahal, perempuan juga memiliki potensi dalam hal reproduksi sosiologis dan politik untuk mengakses peran dan fungsi kepemimpinan desa.
"Pada tahap pelaksanaannya, perempuan hanya terlibat dalam kerja-kerja teknis seperti menyediakan makanan pada tiap pelaksanaan pembangunan fisik di desa. Sedangkan pada tahap pengawasan peran perempuan belum pada level mengawasi pelaksanaan pengelolaan dana desa," tukasnys.
Menurutnya kehawatiran itu cukup beralasan, sebab berdasarkan data evaluasi Dinas PMD Adminduk dan Capil Provinsi alokasi dana desa yang di Gorontalo bertujuan menjawab kebutuhan kaum perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok marginal rata-rata hanya 4,9 persen.
Sebagian besar dana desa untuk belanja infrastruktur, atau lebih dari 50 persen.
Terkait dengan Tenaga Pendamping Profesional P3MD, untuk tahun 2018 pemerintah merekrut 336 orang.
Setiap orang ditugaskan untuk mendampingi dan mengawasi anggaran dana desa Gorontalo yang mencapai 537 miliar rupiah.
Anggaran itu tersebar di 657 desa, 57 kecamatan dan 5 kabupaten di Provinsi Gorontalo.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
"Partisipasi perempuan Gorontalo dalam pembangunan di desa masih sangat rendah. Misalnya dalam hal perumusan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), partisipasi kaum perempuan hanya sekitar 17 persen," kata Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo Idah Syahidah, Kamis.
Akibatnya, anggaran desa yang responsif gender dan memberdayakan perempuan juga belum maksimal.
Idah mengaku prihatin melihat eksistensi perempuan desa yang hanya dipandang sebagai potensi reproduksi biologis.
Padahal, perempuan juga memiliki potensi dalam hal reproduksi sosiologis dan politik untuk mengakses peran dan fungsi kepemimpinan desa.
"Pada tahap pelaksanaannya, perempuan hanya terlibat dalam kerja-kerja teknis seperti menyediakan makanan pada tiap pelaksanaan pembangunan fisik di desa. Sedangkan pada tahap pengawasan peran perempuan belum pada level mengawasi pelaksanaan pengelolaan dana desa," tukasnys.
Menurutnya kehawatiran itu cukup beralasan, sebab berdasarkan data evaluasi Dinas PMD Adminduk dan Capil Provinsi alokasi dana desa yang di Gorontalo bertujuan menjawab kebutuhan kaum perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok marginal rata-rata hanya 4,9 persen.
Sebagian besar dana desa untuk belanja infrastruktur, atau lebih dari 50 persen.
Terkait dengan Tenaga Pendamping Profesional P3MD, untuk tahun 2018 pemerintah merekrut 336 orang.
Setiap orang ditugaskan untuk mendampingi dan mengawasi anggaran dana desa Gorontalo yang mencapai 537 miliar rupiah.
Anggaran itu tersebar di 657 desa, 57 kecamatan dan 5 kabupaten di Provinsi Gorontalo.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018