Gorontalo, (Antara News) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, Nurjanah Yusuf, menyesalkan banyaknya persoalan lahan yang terjadi di daerah itu.
"Belum lama persoalan ganti rugi lahan pembangunan Puskesmas Molingkapoto Kecamatan Kwandang dihadapi pemerintah kabupaten, kini persoalan pembebasan lahan pembangunan markas Komando Distrik Militer (Kodim)," ujar Nurjanah, Kamis, di Gorontalo.
Maka DPRD kata politisi Partai Golkar itu, akan segera membentuk panitia khusus (pansus) terkait proses pembebasan lahan Kodim oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggungjawab kegiatan tersebut di Pemerintahan Daerah.
Rencana itu diakui Nurjanah, sudah dibahas di tingkat Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
DPRD mengendus adanya dugaan penyelewengan anggaran terhadap proses pembayaran lahan untuk pembangunan Kodim.
"Kami tidak ingin proses pembebasan lahan untuk Kodim Gorontalo Utara, terdapat indikasi dugaan penyelewengan anggaran, maka tim pansus akan bergerak melakukan penelusuran sebagai fungsi pengawasan yang dijalankan," ujarnya.
Rapat bersama Badan Anggaran dan TAPD, dinilai seperti OPD penanggungjawab menyembunyikan sesuatu, maka pihaknya kata Nurjahah, akan menelusuri indikasi dugaan itu.
DPRD berharap, Pemerintah Daerah khususnya OPD penanggungjawab, bersikap transparan terhadap proses pembebasan lahan, agar tidak berujung masalah.
"Jangan sampai ada yang mencurigakan atau menimbulkan kesan adanya dugaan kecurangan," ujarnya.
Tim pansus juga akan menelusuri status kepemilikan lahan sebelumnya, proses dan sistem pembayaran serta nilai objek dan harga tanah tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
"Belum lama persoalan ganti rugi lahan pembangunan Puskesmas Molingkapoto Kecamatan Kwandang dihadapi pemerintah kabupaten, kini persoalan pembebasan lahan pembangunan markas Komando Distrik Militer (Kodim)," ujar Nurjanah, Kamis, di Gorontalo.
Maka DPRD kata politisi Partai Golkar itu, akan segera membentuk panitia khusus (pansus) terkait proses pembebasan lahan Kodim oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggungjawab kegiatan tersebut di Pemerintahan Daerah.
Rencana itu diakui Nurjanah, sudah dibahas di tingkat Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
DPRD mengendus adanya dugaan penyelewengan anggaran terhadap proses pembayaran lahan untuk pembangunan Kodim.
"Kami tidak ingin proses pembebasan lahan untuk Kodim Gorontalo Utara, terdapat indikasi dugaan penyelewengan anggaran, maka tim pansus akan bergerak melakukan penelusuran sebagai fungsi pengawasan yang dijalankan," ujarnya.
Rapat bersama Badan Anggaran dan TAPD, dinilai seperti OPD penanggungjawab menyembunyikan sesuatu, maka pihaknya kata Nurjahah, akan menelusuri indikasi dugaan itu.
DPRD berharap, Pemerintah Daerah khususnya OPD penanggungjawab, bersikap transparan terhadap proses pembebasan lahan, agar tidak berujung masalah.
"Jangan sampai ada yang mencurigakan atau menimbulkan kesan adanya dugaan kecurangan," ujarnya.
Tim pansus juga akan menelusuri status kepemilikan lahan sebelumnya, proses dan sistem pembayaran serta nilai objek dan harga tanah tersebut.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018