Gorontalo, (Antaranews Gorontalo) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo meminta pemerintah daerah mengevaluasi data penerima bantuan beras sejahtera di daerah itu.
"Masih banyak warga miskin yang mengeluh tidak menerima rastra, maka pemerintah daerah harus bisa merespon keluhan tersebut dengan secepatnya merekomendasikan data terbaru secara riil," ujar Ketua Komisi III DPRD Gorontalo Utara, Rahmat Lamaji, di Gorontalo, Senin.
Ia mengatakan, penerima rastra di daerah ini masih menggunakan basis data terpadu tahun 2015.
Sudah tentu data tersebut bergerak dinamis setiap tahun. "Bisa saja ada yang sudah tidak miskin lagi atau malah data kemiskinan meningkat, apalagi angka kemiskinan di daerah ini masih mencapai 19 persen," ujarnya.
Rahmat berharap, pemerintah daerah mengkoordinasikan evaluasi data penerima rastra berdasarkan kemiskinan secara riil di daerah ini, bahkan melaporkannya ke pemerintah pusat.
Agar rastra dapat tersalurkan tepat sasaran dan tidak terjadi kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat.
Sementara itu, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) Kecamatan Ponelo Kepulauan, Rasman Olii mengatakan, masih banyak warga miskin di kecamatan itu tidak mendapatkan rastra.
"Banyak warga miskin mengeluh tidak mendapatkan rastra, bahkan kami selalu disalahkan sebab dianggap tidak mampu menyampaikan data secara faktual," ujar Rasman.
Padahal kata ia, pihaknya selaku tenaga pendamping atau TKSK tidak memiliki kewenangan mengubah data, bahkan tidak bisa melakukan terobosan agar orang miskin yang tidak menerima rastra bisa mendapatkannya.
Khusus di kecamatan kepulauan itu, sebanyak 387 penerima mendapatkan 10 kilo gram rastra per bulan secara gratis. (KR-SSK).
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
"Masih banyak warga miskin yang mengeluh tidak menerima rastra, maka pemerintah daerah harus bisa merespon keluhan tersebut dengan secepatnya merekomendasikan data terbaru secara riil," ujar Ketua Komisi III DPRD Gorontalo Utara, Rahmat Lamaji, di Gorontalo, Senin.
Ia mengatakan, penerima rastra di daerah ini masih menggunakan basis data terpadu tahun 2015.
Sudah tentu data tersebut bergerak dinamis setiap tahun. "Bisa saja ada yang sudah tidak miskin lagi atau malah data kemiskinan meningkat, apalagi angka kemiskinan di daerah ini masih mencapai 19 persen," ujarnya.
Rahmat berharap, pemerintah daerah mengkoordinasikan evaluasi data penerima rastra berdasarkan kemiskinan secara riil di daerah ini, bahkan melaporkannya ke pemerintah pusat.
Agar rastra dapat tersalurkan tepat sasaran dan tidak terjadi kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat.
Sementara itu, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) Kecamatan Ponelo Kepulauan, Rasman Olii mengatakan, masih banyak warga miskin di kecamatan itu tidak mendapatkan rastra.
"Banyak warga miskin mengeluh tidak mendapatkan rastra, bahkan kami selalu disalahkan sebab dianggap tidak mampu menyampaikan data secara faktual," ujar Rasman.
Padahal kata ia, pihaknya selaku tenaga pendamping atau TKSK tidak memiliki kewenangan mengubah data, bahkan tidak bisa melakukan terobosan agar orang miskin yang tidak menerima rastra bisa mendapatkannya.
Khusus di kecamatan kepulauan itu, sebanyak 387 penerima mendapatkan 10 kilo gram rastra per bulan secara gratis. (KR-SSK).
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018