Gorontalo, (Antaranews Gorontalo) - Pemerintah Provinsi Gorontalo mengeluarkan kebijakan yang akan menerima pegawai negeri sipil (PNS) warga Gorontalo korban gempa di Sulawesi Tengah untuk mutasi ke pemprov setempat.
"Diutamakan warga Gorontalo di Sulteng yang kehilangan keluarganya," kata Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat membuka Pembinaan Tenaga Pendamping Profesional Desa di Gedung Sumber Ria, Kota Gorontalo, Senin.
Rusli Habibie mengupamakan suami/istrinya PNS, kemudian salah satunya meninggal. Selain itu, bagai PNS yang rumahnya hancur dan tidak tahu lagi mau tinggal di mana
Gubernur berharap pihak lain tidak menyalahrtikan kebijakan mutasi tersebut dengan memaksa untuk ikut dalam mutasi.
Rusli mengaku khawatir banyak warga Sulteng yang tidak terdampak akan ikut pindah ke Gorontalo sehingga akan membebani belanja aparatur daerah.
"Kenapa kebijakan ini saya ambil? Karena setelah dilihat di sana, itu memang sulit untuk rekonstruksi kembali," ujarnya.
Rumah dan fasilitas umum yang rusak itu, menurut dia, rekonstruksinya paling cepat 2 tahun.`
"Selama itu mereka mau tinggal di mana? Mau mencari di mana? mau makan di mana?" ucapnya.
PNS yang ingin mutasi ke Pemprov Gorontalo diminta melampirkan surat persetujuan dari Gubernur Sulteng. Hal ini merupakan syarat administrasi lintas provinsi.
Syarat lainnya berupa surat keterangan keluarga yang bersedia menampung selama dirinya berada di Gorontalo.
Mutasi PNS yang diterima adalah PNS tenaga teknis, tenaga kesehatan, dan guru SMA/SMK yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Guru SD dan SMP yang menjadi kewenangan bupati dan wali kota diharapkan dapat dibiayai oleh pemerintah kabupaten/kota.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
"Diutamakan warga Gorontalo di Sulteng yang kehilangan keluarganya," kata Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat membuka Pembinaan Tenaga Pendamping Profesional Desa di Gedung Sumber Ria, Kota Gorontalo, Senin.
Rusli Habibie mengupamakan suami/istrinya PNS, kemudian salah satunya meninggal. Selain itu, bagai PNS yang rumahnya hancur dan tidak tahu lagi mau tinggal di mana
Gubernur berharap pihak lain tidak menyalahrtikan kebijakan mutasi tersebut dengan memaksa untuk ikut dalam mutasi.
Rusli mengaku khawatir banyak warga Sulteng yang tidak terdampak akan ikut pindah ke Gorontalo sehingga akan membebani belanja aparatur daerah.
"Kenapa kebijakan ini saya ambil? Karena setelah dilihat di sana, itu memang sulit untuk rekonstruksi kembali," ujarnya.
Rumah dan fasilitas umum yang rusak itu, menurut dia, rekonstruksinya paling cepat 2 tahun.`
"Selama itu mereka mau tinggal di mana? Mau mencari di mana? mau makan di mana?" ucapnya.
PNS yang ingin mutasi ke Pemprov Gorontalo diminta melampirkan surat persetujuan dari Gubernur Sulteng. Hal ini merupakan syarat administrasi lintas provinsi.
Syarat lainnya berupa surat keterangan keluarga yang bersedia menampung selama dirinya berada di Gorontalo.
Mutasi PNS yang diterima adalah PNS tenaga teknis, tenaga kesehatan, dan guru SMA/SMK yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Guru SD dan SMP yang menjadi kewenangan bupati dan wali kota diharapkan dapat dibiayai oleh pemerintah kabupaten/kota.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018