Gorontalo, (Antara News) - Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya, untuk bersikap netral pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 nanti.
Netralitas bukan berarti tidak bisa ikut dalam pelaksanaan kampanye, namun menanggalkan atribut dan fasilitas sebagai pegawai negeri sipil.
"Netral itu bukannya tidak terlibat sama sekali dalam kampanye maupun pemilihan. ASN juga punya hak memilih dan mengikuti kampanye. Tidak diperbolehkan secara terang-terangan mendukung partai atau calon tertentu. Apalagi dengan menggunakan atribut dan fasilitas milik negera," katanya di Gorontalo, Rabu.
Rusli berharap aparaturnya fokus dalam urusan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Urusan Pemilu diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu.
"Saya imbau juga kepada peserta pemilu untuk mengedepankan visi misi dan program yang akan dijalankan. Tidak usah saling menyalahkan, menjelekkan bahkan saling memprovokasi. Saya yakin masyarakat Gorontalo sudah cerdas untuk menentukan siapa calon yang akan mewakili suara mereka nanti," jelasnya.
Ketua KPU Provinsi Gorontalo Fadliyanto Koem juga mengatakan, sebagai peserta kampanye ASN diharapkan tidak takut untuk mengikuti proses kampanye dengan sejumlah syarat.
"Silahkan datang ke kampanye dengan catatan tidak menggunakan atribut kampanye dan tidak melakukan sorak-sorak. Datang, duduk, diam dan menyimak saja. Jangan datang dengan menggunakan pakaian dinas kecuali polisi dan TNI yang memang hadir untuk mengamankan jalannya kampanye," jeas Fadli.
Menurut dia, masalah netralitas ASN ini diharapkan dapat dipahami oleh semua pihak, jangan sampai pegawai birokrasi merasa takut hadir kampanye yang berakibat pada ketidakpahaman tentang visi misi parpol atau calon yang sesuai dengan keinginan masing-masing.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
Netralitas bukan berarti tidak bisa ikut dalam pelaksanaan kampanye, namun menanggalkan atribut dan fasilitas sebagai pegawai negeri sipil.
"Netral itu bukannya tidak terlibat sama sekali dalam kampanye maupun pemilihan. ASN juga punya hak memilih dan mengikuti kampanye. Tidak diperbolehkan secara terang-terangan mendukung partai atau calon tertentu. Apalagi dengan menggunakan atribut dan fasilitas milik negera," katanya di Gorontalo, Rabu.
Rusli berharap aparaturnya fokus dalam urusan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Urusan Pemilu diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu.
"Saya imbau juga kepada peserta pemilu untuk mengedepankan visi misi dan program yang akan dijalankan. Tidak usah saling menyalahkan, menjelekkan bahkan saling memprovokasi. Saya yakin masyarakat Gorontalo sudah cerdas untuk menentukan siapa calon yang akan mewakili suara mereka nanti," jelasnya.
Ketua KPU Provinsi Gorontalo Fadliyanto Koem juga mengatakan, sebagai peserta kampanye ASN diharapkan tidak takut untuk mengikuti proses kampanye dengan sejumlah syarat.
"Silahkan datang ke kampanye dengan catatan tidak menggunakan atribut kampanye dan tidak melakukan sorak-sorak. Datang, duduk, diam dan menyimak saja. Jangan datang dengan menggunakan pakaian dinas kecuali polisi dan TNI yang memang hadir untuk mengamankan jalannya kampanye," jeas Fadli.
Menurut dia, masalah netralitas ASN ini diharapkan dapat dipahami oleh semua pihak, jangan sampai pegawai birokrasi merasa takut hadir kampanye yang berakibat pada ketidakpahaman tentang visi misi parpol atau calon yang sesuai dengan keinginan masing-masing.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018