Gorontalo, (Antara News) - Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, meminta pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat untuk menaikkan gaji tenaga honorer guru di daerah itu.
"Tahun anggaran 2019, diharapkan seluruh guru honorer atau guru tidak tetap (GTT) menerima gaji di atas Rp1 juta atau sesuai janji kepala daerah terpilih periode 2018-2023," ujar Legislator Gorontalo Utara, Mufroil, di Gorontalo, Senin.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap, kesejahteraan guru honorer perlu ditingkatkan, sebab tidak dipungkiri keberadaan mereka mampu mengatasi kekurangan guru di daerah itu, khususnya di wilayah-wilayah terpencil.
"Saat ini, honorer guru atau lebih dikenal dengan sebutan GTT menerima gaji kurang dari Rp1 juta, maka DPRD memperjuangkan kenaikannya dengan mendesak Pemkab melalui realisasi janji politiknya," ujar Mufroil.
Menurut dia, tugas GTT pun tidak berbeda dengan para guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebab mereka sama-sama melaksanakan tugas mulia, yaitu mendidik generasi muda di daerah itu.
Maka honorer atau gaji mereka harus mampu sejahterakan, selain sebagai apresiasi terhadap kinerja mereka namun kesejahteraan guru sangat mendukung kelancaran aktivitas belajar mengajar di kelas.
"Kalau guru sudah sejahtera termasuk honorer, mereka pasti fokus melaksanakan kegiatan pendidikan dengan lebih optimal," ujarnya.
Ia berharap, tahun 2019 nanti pemerintah daerah sudah merealisasikan kenaikan honor para GTT meski belum setara dengan upah minimum provinsi (UMP).
Para GTT pun diingatkan agar terus menjalankan tugasnya dengan baik, semangat dan penuh tanggungjawab.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
"Tahun anggaran 2019, diharapkan seluruh guru honorer atau guru tidak tetap (GTT) menerima gaji di atas Rp1 juta atau sesuai janji kepala daerah terpilih periode 2018-2023," ujar Legislator Gorontalo Utara, Mufroil, di Gorontalo, Senin.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap, kesejahteraan guru honorer perlu ditingkatkan, sebab tidak dipungkiri keberadaan mereka mampu mengatasi kekurangan guru di daerah itu, khususnya di wilayah-wilayah terpencil.
"Saat ini, honorer guru atau lebih dikenal dengan sebutan GTT menerima gaji kurang dari Rp1 juta, maka DPRD memperjuangkan kenaikannya dengan mendesak Pemkab melalui realisasi janji politiknya," ujar Mufroil.
Menurut dia, tugas GTT pun tidak berbeda dengan para guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebab mereka sama-sama melaksanakan tugas mulia, yaitu mendidik generasi muda di daerah itu.
Maka honorer atau gaji mereka harus mampu sejahterakan, selain sebagai apresiasi terhadap kinerja mereka namun kesejahteraan guru sangat mendukung kelancaran aktivitas belajar mengajar di kelas.
"Kalau guru sudah sejahtera termasuk honorer, mereka pasti fokus melaksanakan kegiatan pendidikan dengan lebih optimal," ujarnya.
Ia berharap, tahun 2019 nanti pemerintah daerah sudah merealisasikan kenaikan honor para GTT meski belum setara dengan upah minimum provinsi (UMP).
Para GTT pun diingatkan agar terus menjalankan tugasnya dengan baik, semangat dan penuh tanggungjawab.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018