Gorontalo, (Antaranews Gorontalo) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, berharap agar organisasi perangkat daerah (OPD) Inspektorat di wilayah itu, tidak minim personil.
"Kalau jumlah aparatnya minim, maka sudah pasti pengawasan internal pemerintahan daerah banyak yang akan terbengkalai," ujar Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara, Lukman Botutihe, di Gorontalo, Jumat.
Banyak program pengelolaan keuangan daerah yang memerlukan perhatian khusus oleh pihak pengawas internal pemerintah daerah.
Seperti kucuran dana desa yang pengelolaannya banyak diadukan masyarakat.?
"Jika personil Inspektorat yang ada saat ini tidak mampu memenuhi kecukupan kebutuhan pengawasan pengelolaan keuangan daerah menjangkau seluruh OPD, termasuk 123 pemerintah desa, jangan heran jika banyak aduan yang terkesan lambat ataupun minim pengawasan," ujarnya.
Maka tahun 2019 nanti kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, pemerintah daerah harus menambah jumlah personil yang bertugas di Inspektorat.
"Mulai saat ini, pemerintah daerah sudah harus menyusun data dan keperluan personil, agar kekurangan personil di Inspektorat tidak menjadi alasan lemahnya pengawasan pengelolaan keuangan daerah," ujarnya.
DPRD berharap kata Lukman, usulan itu benar-benar diseriusi pemerintah daerah sebab tanggungjawab pengawasan yang diemban pihak Inspektorat sangat besar dan tidak boleh dianggap remeh.
"Diperlukan tenaga handal yang banyak atau sesuai kecukupan, untuk meningkatkan pengawasan pengelolaan keuangan di daerah ini," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
"Kalau jumlah aparatnya minim, maka sudah pasti pengawasan internal pemerintahan daerah banyak yang akan terbengkalai," ujar Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara, Lukman Botutihe, di Gorontalo, Jumat.
Banyak program pengelolaan keuangan daerah yang memerlukan perhatian khusus oleh pihak pengawas internal pemerintah daerah.
Seperti kucuran dana desa yang pengelolaannya banyak diadukan masyarakat.?
"Jika personil Inspektorat yang ada saat ini tidak mampu memenuhi kecukupan kebutuhan pengawasan pengelolaan keuangan daerah menjangkau seluruh OPD, termasuk 123 pemerintah desa, jangan heran jika banyak aduan yang terkesan lambat ataupun minim pengawasan," ujarnya.
Maka tahun 2019 nanti kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, pemerintah daerah harus menambah jumlah personil yang bertugas di Inspektorat.
"Mulai saat ini, pemerintah daerah sudah harus menyusun data dan keperluan personil, agar kekurangan personil di Inspektorat tidak menjadi alasan lemahnya pengawasan pengelolaan keuangan daerah," ujarnya.
DPRD berharap kata Lukman, usulan itu benar-benar diseriusi pemerintah daerah sebab tanggungjawab pengawasan yang diemban pihak Inspektorat sangat besar dan tidak boleh dianggap remeh.
"Diperlukan tenaga handal yang banyak atau sesuai kecukupan, untuk meningkatkan pengawasan pengelolaan keuangan di daerah ini," ujarnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018