Gorontalo, (Antaranews Gorontalo) - Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie meminta kepada pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), untuk segera membayarkan gaji honorer / pegawai kontrak di awal 2019.
Menurutnya, selama ini gaji tenaga honor dibayarkan pada bulan ketiga dengan alasan belum ada Surat Keputusan pengangkatan tenaga honorer.
"Saya tidak mau lagi seperti tahun-tahun sebelumnya, mereka-mereka ini pada Januari, Februari, Maret belum terima gaji. Bayar segera gaji mereka karena kebutuhan makan mereka tiap hari bukan tiap tiga bulan," kata Gubernur saat memberikan pengarahan pada pegawai di Dinas PUPR, Jumat.
Untuk mengantisipasi keterlambatan pembayaran, ia meminta kepada pimpinan OPD untuk segera melakukan pemetaan kebutuhan dan seleksi tenaga honor di akhir 2018.
SK pengangkatan pegawai honor sudah harus selesai sebelum tanggal 1 Januari 2019.
"Untuk 2019 itu saya mau SK tenaga honor sudah selesai akhir 2018. Sehingga Januari mereka sudah bisa terima gaji. Misalnya.di PUPR kira-kira berapa sih yang dibutuhkan, di dinas lain berapa? Bikin kajian dan segera di-SK-kan,` ujarnya.
Gubernur juga meminta agar PNS dan pegawai honor bersyukur dengan apa yang sudah dimiliki selama ini, serta diwujudkan dalam bentuk keihlasan bekerja dan menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu.
Terkait dengan keluhan gaji tenaga honor di Dinas PUPR sebesar Rp1,5 Juta per bulan, dia berjanji akan segera menggelar rapat dengan dinas terkait untuk menaikkan gaji 313 orang tenaga honor setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yakni Rp2,3 Juta per bulan.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018
Menurutnya, selama ini gaji tenaga honor dibayarkan pada bulan ketiga dengan alasan belum ada Surat Keputusan pengangkatan tenaga honorer.
"Saya tidak mau lagi seperti tahun-tahun sebelumnya, mereka-mereka ini pada Januari, Februari, Maret belum terima gaji. Bayar segera gaji mereka karena kebutuhan makan mereka tiap hari bukan tiap tiga bulan," kata Gubernur saat memberikan pengarahan pada pegawai di Dinas PUPR, Jumat.
Untuk mengantisipasi keterlambatan pembayaran, ia meminta kepada pimpinan OPD untuk segera melakukan pemetaan kebutuhan dan seleksi tenaga honor di akhir 2018.
SK pengangkatan pegawai honor sudah harus selesai sebelum tanggal 1 Januari 2019.
"Untuk 2019 itu saya mau SK tenaga honor sudah selesai akhir 2018. Sehingga Januari mereka sudah bisa terima gaji. Misalnya.di PUPR kira-kira berapa sih yang dibutuhkan, di dinas lain berapa? Bikin kajian dan segera di-SK-kan,` ujarnya.
Gubernur juga meminta agar PNS dan pegawai honor bersyukur dengan apa yang sudah dimiliki selama ini, serta diwujudkan dalam bentuk keihlasan bekerja dan menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu.
Terkait dengan keluhan gaji tenaga honor di Dinas PUPR sebesar Rp1,5 Juta per bulan, dia berjanji akan segera menggelar rapat dengan dinas terkait untuk menaikkan gaji 313 orang tenaga honor setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yakni Rp2,3 Juta per bulan.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2018