Gorontalo, (Antaranews Gorontalo) - Wakil Gubernur(Wagub) Gorontalo, Idris Rahim, Jumat, meminta para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), tidak terlibat politik praktis saat turun ke masyarakat.
Menurut dia, pendamping harus bersikap netral dan independen, serta fokus terhadap tugas yang diembannya.
"Jangan mau dimanfaatkan untuk kepentingan politik, apalagi sampai menjadi juru kampanye partai atau caleg tertentu," ujarnya saat rapat evaluasi bersama 400 pendamping PKH 2019 di Kantor Gubernur.
Wagub menjelaskan, Pemprov Gorontalo saat ini melakukan verifikasi, validasi, dan pembaruan data penerima bantuan sosial PKH pada 2019.
"Penerima PKH harus benar-benar tepat sasaran. Untuk itu setiap pendamping harus melakukan verifikasi dan validasi data KPM yang sudah tidak layak menerima bantuan sosial," katanya.
Ia mengemukakan, sebagai mitra pemerintah dalam menyukseskan program yang terafiliasi dengan program penurunan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo, pendamping merupakan garda terdepan yang diharapkan mampu mengawal, memantau, dan membina KPM.
Para pendamping juga diminta untuk lebih intensif memantau penggunaan dana bantuan sosial oleh KPM, serta melaporkan setiap permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam penyaluran bantuan sosial.
"Jangan hanya bekerja rutin saja. Pendamping harus bisa memberikan edukasi, advokasi,dan membina KPM agar mereka mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Kami berharap dengan maksimalnya peran pendamping di lapangan, angka kemiskinan kita bisa turun hingga kisaran angka 13 atau 14 persen," tandas Wagub.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, Risjon Sunge, mengatakan berdasarkan hasil rapat koordinasi dan evaluasi di Kementerian Sosial, banyak KPM yang tidak memenuhi syarat lagi tetapi masih tercatat sebagai penerima PKH.
"Tidak ada keberanian pendamping PKH untuk menyampaikan dan mencoret KPM yang tidak layak lagi menerima PKH. Oleh karena itu pertemuan ini dilaksanakan untuk menyampaikan strategi yang harus dilakukan pendamping guna keberlanjutan PKH agar tepat sasaran," tandas Risjon.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019
Menurut dia, pendamping harus bersikap netral dan independen, serta fokus terhadap tugas yang diembannya.
"Jangan mau dimanfaatkan untuk kepentingan politik, apalagi sampai menjadi juru kampanye partai atau caleg tertentu," ujarnya saat rapat evaluasi bersama 400 pendamping PKH 2019 di Kantor Gubernur.
Wagub menjelaskan, Pemprov Gorontalo saat ini melakukan verifikasi, validasi, dan pembaruan data penerima bantuan sosial PKH pada 2019.
"Penerima PKH harus benar-benar tepat sasaran. Untuk itu setiap pendamping harus melakukan verifikasi dan validasi data KPM yang sudah tidak layak menerima bantuan sosial," katanya.
Ia mengemukakan, sebagai mitra pemerintah dalam menyukseskan program yang terafiliasi dengan program penurunan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo, pendamping merupakan garda terdepan yang diharapkan mampu mengawal, memantau, dan membina KPM.
Para pendamping juga diminta untuk lebih intensif memantau penggunaan dana bantuan sosial oleh KPM, serta melaporkan setiap permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam penyaluran bantuan sosial.
"Jangan hanya bekerja rutin saja. Pendamping harus bisa memberikan edukasi, advokasi,dan membina KPM agar mereka mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Kami berharap dengan maksimalnya peran pendamping di lapangan, angka kemiskinan kita bisa turun hingga kisaran angka 13 atau 14 persen," tandas Wagub.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, Risjon Sunge, mengatakan berdasarkan hasil rapat koordinasi dan evaluasi di Kementerian Sosial, banyak KPM yang tidak memenuhi syarat lagi tetapi masih tercatat sebagai penerima PKH.
"Tidak ada keberanian pendamping PKH untuk menyampaikan dan mencoret KPM yang tidak layak lagi menerima PKH. Oleh karena itu pertemuan ini dilaksanakan untuk menyampaikan strategi yang harus dilakukan pendamping guna keberlanjutan PKH agar tepat sasaran," tandas Risjon.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019