Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo melaksanakan deklarasi Kabupaten Bone Bolango menuju Kabupaten Layak Anak (KLA).
Bupati Bone Bolango, Hamim Pou di Gorontalo, Senin, mengatakan pihaknya berkomitmen untuk memenuhi hak dan perlindungan anak di daerah itu.
"Meski Bone Bolango sudah ketinggalan mendeklarasikan sebagai KLA, tapi menyangkut hak-hak anak, baik itu hak atas pendidikan, kesehatan, hak untuk bermain, hak berekspresi, dan lain sebagainya, itu harus kita tunjukan lewat program-program kegiatan di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," ujarnya.
Karena KLA, menurut dia ini tidak semata tanggungjawabnya dari DP2KBP3A, tapi ini tugas kita bersama.
"Jadi tidak boleh parsial. Kalau masih parsial saya yakin KLA di Bone Bolango tidak akan sukses. Tidak akan pernah Kabupaten Bone Bolango ini dinyatakan sebagai KLA," tegas Hamim Pou.
Oleh karena itu, ia mendorong KLA di Bone Bolango, seperti halnya kabupaten sehat yang melibatkan banyak pihak.
"Mari kita dorong KLA seperti kabupaten sehat, KLA di Bone Bolango juga harus melibatkan seluruh pihak," pintanya.
Ia pun berharap tahun depan Bone Bolango harus bisa mendapatkan penghargaan sebagai KLA di Provinsi Gorontalo dan merupakan tugas bersama, bukan hanya tugas DP2KBP3A atau Dinas Dikbud.
Sebelumnya, Kepala DP2KBP3A setempat Meri S. Ngadju menjelaskan deklarasi KLA untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konvensi hak-hak anak (convention on the right of the child).
"Terlebih dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak pada suatu wilayah kabupaten/kota," terangnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019
Bupati Bone Bolango, Hamim Pou di Gorontalo, Senin, mengatakan pihaknya berkomitmen untuk memenuhi hak dan perlindungan anak di daerah itu.
"Meski Bone Bolango sudah ketinggalan mendeklarasikan sebagai KLA, tapi menyangkut hak-hak anak, baik itu hak atas pendidikan, kesehatan, hak untuk bermain, hak berekspresi, dan lain sebagainya, itu harus kita tunjukan lewat program-program kegiatan di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," ujarnya.
Karena KLA, menurut dia ini tidak semata tanggungjawabnya dari DP2KBP3A, tapi ini tugas kita bersama.
"Jadi tidak boleh parsial. Kalau masih parsial saya yakin KLA di Bone Bolango tidak akan sukses. Tidak akan pernah Kabupaten Bone Bolango ini dinyatakan sebagai KLA," tegas Hamim Pou.
Oleh karena itu, ia mendorong KLA di Bone Bolango, seperti halnya kabupaten sehat yang melibatkan banyak pihak.
"Mari kita dorong KLA seperti kabupaten sehat, KLA di Bone Bolango juga harus melibatkan seluruh pihak," pintanya.
Ia pun berharap tahun depan Bone Bolango harus bisa mendapatkan penghargaan sebagai KLA di Provinsi Gorontalo dan merupakan tugas bersama, bukan hanya tugas DP2KBP3A atau Dinas Dikbud.
Sebelumnya, Kepala DP2KBP3A setempat Meri S. Ngadju menjelaskan deklarasi KLA untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konvensi hak-hak anak (convention on the right of the child).
"Terlebih dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak pada suatu wilayah kabupaten/kota," terangnya.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019