Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Limboto, Kabupaten Gorontalo, berkomitmen menuntaskan seluruh permasalahan hukum yang ditangani, khususnya kasus-kasus korupsi yang masih menjadi "pekerjaan rumah".
Kepala Kajari Limboto, Marlianni Liputo, Minggu, mengatakan, peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-69, membawa semangat baru bagi pihaknya dalam meningkatkan kinerja, khususnya penuntasan korupsi yang menjadi aspirasi masyarakat dan tantangan terbesar dalam penegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu.
"Tidak ada pilih kasih maupun nota dalam bentuk apapun, sebab penuntasan masalah hukum khususnya korupsi harus dilakukan seadil-adilnya," ujarnya.
Sepanjang tahun 2014 ini kata Marlianni, Kejari Limboto menangani dua kasus pidana korupsi yaitu kasus pengadaan kapal bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2012 dan pembangunan jembatan drainase bersumber dari APBD Kabupaten Gorontalo.
Sedangkan empat kasus korupsi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) telah selesai disidangkan dan seluruh tersangka sudah menjalani masa hukumannya.
Kendala minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) kata perempuan berjilbab ini, tidak mengendurkan semangat Kejari untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
"Kami sangat minim SDM, apalagi Kepala Seksi Pidana Khusus (Kapidsus) sedang mengikuti diklat, namun tidak dijadikan hambatan untuk meningkatkan kinerja," ujarnya.
Terkait kasus korupsi pengadaan kapal di Kabupaten Gorontalo Utara, telah dilimpahkan ke Kejari kabupaten tersebut yang resmi definitif.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014
Kepala Kajari Limboto, Marlianni Liputo, Minggu, mengatakan, peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-69, membawa semangat baru bagi pihaknya dalam meningkatkan kinerja, khususnya penuntasan korupsi yang menjadi aspirasi masyarakat dan tantangan terbesar dalam penegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu.
"Tidak ada pilih kasih maupun nota dalam bentuk apapun, sebab penuntasan masalah hukum khususnya korupsi harus dilakukan seadil-adilnya," ujarnya.
Sepanjang tahun 2014 ini kata Marlianni, Kejari Limboto menangani dua kasus pidana korupsi yaitu kasus pengadaan kapal bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2012 dan pembangunan jembatan drainase bersumber dari APBD Kabupaten Gorontalo.
Sedangkan empat kasus korupsi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) telah selesai disidangkan dan seluruh tersangka sudah menjalani masa hukumannya.
Kendala minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) kata perempuan berjilbab ini, tidak mengendurkan semangat Kejari untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
"Kami sangat minim SDM, apalagi Kepala Seksi Pidana Khusus (Kapidsus) sedang mengikuti diklat, namun tidak dijadikan hambatan untuk meningkatkan kinerja," ujarnya.
Terkait kasus korupsi pengadaan kapal di Kabupaten Gorontalo Utara, telah dilimpahkan ke Kejari kabupaten tersebut yang resmi definitif.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014