Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo perlu menginventarisir aset-aset yang ada di objek wisata Pulau Saronde, Mohinggito dan Bugisa.
Permintaan tersebut disampaikan anggota DPRD Gorontalo Utara, Matran Lasunte di Gorontalo, Sabtu, terkait pengelolaan objek wisata di ketiga pulau itu yang telah dikerja samakan dengan pihak investor.
"Perlu ada pencatatan aset, agar pemkab dapat mengetahui apakah investasi di pulau tersebut menguntungkan daerah atau tidak," ucap politisi PPP itu.
Dikatakan, pemkab perlu mempercepat evaluasi terhadap keberadaan investor pengelola Pulau Saronde, termasuk Pulau Mohinggito dan Pulau Bugisa.
Mengingat investasi tersebut berlaku untuk tiga pulau selama 30 tahun.
"Pemkab melalui Wakil Bupati Thariq Modanggu, menyatakan segera melakukan evaluasi maka DPRD pun mendukung langkah itu, agar dapat menentukan sikap dan atas rekomendasi DPRD yang telah disampaikan," ujarnya.
Jika hasil evaluasinya merujuk pada sikap akan melanjutkan pengelolaan yang sementara dilakukan pihak investor saat ini, ataukah perjanjian kerja samanya akan direvisi bahkan dihentikan, namun langkah evaluasi penting dilakukan.
"Saya sendiri setuju dengan sikap Pemda yang segera melakukan evaluasi," tuturnya.
Asalkan kata Matran, evaluasi yang akan dilakukan benar-benar mengedepankan kepentingan daerah, bukan kepentingan orang perorang yang bisa saja tidak lebih profesional dari investor yang ada saat ini.
Khususnya dalam mengelola Pulau Saronde dari sisi bisnis yang akan bermuara pada keuntungan perekonomian bagi daerah.
"DPRD menantikan hasil evaluasi Pemda yang diharapkan disertai dengan transparansi aset-aset pemerintah yang ada di tiga pulau tersebut, sesuai kesepakatan pengelolaan antara Pemda dan pihak investor," kata Matran.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019
Permintaan tersebut disampaikan anggota DPRD Gorontalo Utara, Matran Lasunte di Gorontalo, Sabtu, terkait pengelolaan objek wisata di ketiga pulau itu yang telah dikerja samakan dengan pihak investor.
"Perlu ada pencatatan aset, agar pemkab dapat mengetahui apakah investasi di pulau tersebut menguntungkan daerah atau tidak," ucap politisi PPP itu.
Dikatakan, pemkab perlu mempercepat evaluasi terhadap keberadaan investor pengelola Pulau Saronde, termasuk Pulau Mohinggito dan Pulau Bugisa.
Mengingat investasi tersebut berlaku untuk tiga pulau selama 30 tahun.
"Pemkab melalui Wakil Bupati Thariq Modanggu, menyatakan segera melakukan evaluasi maka DPRD pun mendukung langkah itu, agar dapat menentukan sikap dan atas rekomendasi DPRD yang telah disampaikan," ujarnya.
Jika hasil evaluasinya merujuk pada sikap akan melanjutkan pengelolaan yang sementara dilakukan pihak investor saat ini, ataukah perjanjian kerja samanya akan direvisi bahkan dihentikan, namun langkah evaluasi penting dilakukan.
"Saya sendiri setuju dengan sikap Pemda yang segera melakukan evaluasi," tuturnya.
Asalkan kata Matran, evaluasi yang akan dilakukan benar-benar mengedepankan kepentingan daerah, bukan kepentingan orang perorang yang bisa saja tidak lebih profesional dari investor yang ada saat ini.
Khususnya dalam mengelola Pulau Saronde dari sisi bisnis yang akan bermuara pada keuntungan perekonomian bagi daerah.
"DPRD menantikan hasil evaluasi Pemda yang diharapkan disertai dengan transparansi aset-aset pemerintah yang ada di tiga pulau tersebut, sesuai kesepakatan pengelolaan antara Pemda dan pihak investor," kata Matran.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019