"Ada ruang 30 persen bagi masyarakat untuk mengakses lokasi wisata Pulau Saronde," katanya, di Gorontalo, Senin, pada sosialisasi pemerintah daerah terkait kerja sama bidang investasi di Pulau Saronde di kantor Camat Ponelo Kepulauan, Senin.
Pemerintah daera, kata dia, telah memperlihatkan ruang 30 persen itu melalui peta pengelolaan destinasi wisata Pulau Saronde.
"Kita menampilkan peta ruang Pulau Saronde. Sangat jelas terlihat mana wilayah pengelolaan yang dikerjasamakan antara pemerintah daerah dengan pihak investor, serta bagian yang menjadi hak publik untuk mengakses pulau ini," katanya.
Ia menjelaskan, dalam peta tersebut, justru area yang dapat diakses masyarakat di Pulau Saronde lebih besar.
Hanya saja, ia meminta warga perlu memahami batas-batasnya. "Agar kenyamanan investasi pun dapat terjaga," katanya pula.
Menurutnya, pihak investor pun perlu memahami dengan baik tentang sejarah keberadaan Pulau Saronde bagi masyarakat setempat.
Hal itu dianggap penting mengingat sejak dulu Pulau Saronde memang dimanfaatkan masyarakat khususnya para nelayan, sebagai tempat berlindung saat badai tiba.
Untuk itu, ia berharap investor atau pengelola memahami kondisi yang telah menjadi kebiasaan masyarakat khususnya di Kecamatan Ponelo Kepulauan dan sekitarnya.
"Perlu ada pemahaman bersama. Mekanisme pengelolaan pun harus diatur dengan baik, agar tidak ada yang dirugikan baik daerah, masyarakat, maupun pihak pengelola," ujarnya.
Pemerintah daerah berupaya mendatangkan investor untuk mengelola sumber daya pariwisata yang dimiliki, dengan tujuan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Tentu PAD yang dihasilkan, kata Sekda, akan dikelola untuk kepentingan masyarakat pula.
"Kami berharap, inovasi atau terobosan dalam pengelolaan destinasi wisata yang dikerjasamakan dengan investor, mendapat dukungan masyarakat. Tujuannya untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Sekda didampingi Asisten III Bidang Administrasi Umum, Marzuki Tome, menghadirkan sejumlah organisasi perangkat daerah terkait dalam pertemuan dan sosialisasi tersebut.
Pihak yang hadir diantaranya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pengelola Pulau Saronde, dan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda).
