Gorontalo (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo meminta pemerintah kabupaten (pemkab) setempat segera menuntaskan persoalan di Pulau Saronde.
"Insiden ini sangat sensitif. Maka harus ditangani dengan cepat dan tuntas agar tidak merugikan daerah, masyarakat maupun pelaku usaha," kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Gorontalo Utara, Matran Lasunte di Gorontalo, Kamis.
DPRD berharap pemerintah daerah ikut bertanggung jawab atas insiden di Pulau Saronde, karena telah terjadi rasa ketidaknyamanan oleh warga nelayan di Kecamatan Ponelo Kepulauan.
"Kenapa harus bertanggung jawab? sebab yang melakukan perjanjian kerja sama adalah pemerintah daerah dan pihak investor. Saya menduga ada poin yang tidak tersampaikan kepada publik, bahkan mungkin tidak disepakati oleh kedua pihak terkait. Khususnya hal-hal yang bersifat kemanusiaan dan kedaruratan," kata Matran.
Ia mengaku sempat kecewa mendapat informasi dari tokoh masyarakat setempat, terkait insiden yang diduga merupakan pengusiran kepada nelayan oleh pihak pengelola.
"Saya langsung menghubungi pihak pengelola, dan menyampaikan rasa kecewa. Namun pihak pengelola sempat menguraikan kronologis kejadian. Mereka pun menyampaikan permintaan maaf," kata Matran.
Keterangan pihak pengelola Pulau Saronde, dikatakan Feranando Thalib, bahwa pihaknya telah melayani nelayan yang mengalami musibah tersebut.
Pengelola pun telah melayani nelayan bernama Irwan Palilati tersebut dengan baik. Bahkan melalui kerabatnya yang juga adalah pekerja di Pulau Saronde, sempat menyuguhkan kopi dan memberi baju ganti.
Selanjutnya, Irwan diminta kembali mengingat badai telah usai. "Kemungkinan terjadi salah paham saat meminta Irwan pulang. Ini perlu diluruskan," kata Matran mengutip penjelasan Feranando.
Matran menyarankan, agar pihak pengelola dan pemerintah daerah segera membuka forum musyawarah untuk mengatasi insiden tersebut.
Mengingat persoalan kemanusiaan dan kedaruratan, harus menjadi bagian penting untuk dipahami pihak pengelola atas kerja sama yang telah dibangun.
Apalagi penduduk setempat, telah lama beraktivitas di perairan Ponelo termasuk Pulau Saronde. Sehingga kepentingan publik wajib menjadi perhatian prioritas oleh pemerintah daerah dan pihak pengelola.
Di sisi lain, DPRD akan membuka kembali isi perjanjian kerja sama tersebut. "Kita akan kaji ulang klausul perjanjian antara kedua belah pihak, untuk memastikan tidak ada yang dirugikan atas kerja sama tersebut, khususnya masyarakat," imbuhnya.
Sekitar pukul 10.00 Wita, 70-an warga Ponelo Kepulauan melakukan aksi unjuk rasa di Pulau Saronde. Mereka mengecam pihak pengelola destinasi wisata tersebut, karena dugaan telah melakukan pengusiran kepada seorang nelayan bernama Irwan Palilati yang hendak meminta bantuan akibat perahu yang ditumpangi rusak dihantam gelombang sekitar pukul 02.00 Wita, Kamis (26/1).
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Gorontalo Utara, Robin Daud, mengatakan, pihaknya segera menanggapi insiden tersebut.
"Dalam waktu dekat, akan dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terkait kerja sama antara pemerintah daerah dengan pihak pengelola," katanya.
