Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengaku kecewa dengan keputusan anggota DPR RI yang menetapkan pelaksanaan pilkada melalui DPRD.
Menurutnya, keputusan tersebut telah mengamputasi hak-hak berdemokrasi rakyat.
"Dalam Pilkada, rakyat memiliki hak menentukan pilihan baik itu gubernur, bupati atau wali kota. Rakyat menentukan sendiri siapa pimpinan yang ia kehendaki. Tapi, mulai saat ini hak itu direbut," ungkap Rusli yang sebelumnya merupakan Ketua Pemenangan Prabowo-Hatta di Gorontalo, Jumat.
Ketua DPD I Partai Golkar Gorontalo itu bahkan sebelumnya memiliki harapan agar para camat bisa dipilih langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum.
Sebagai orang yang memiliki wilayah teritori, ia menilai camat memiliki peran strategis dan harus bebas dari intervensi kepala daerah.
"Kalau bisa camat pun dipilih oleh rakyat karena ia membawahi kecamatan dan dia tahu persis masalah yang ada di kecamatan. Ini malah pilkada langsung diubah lagi. Apa boleh buat, kita terima saja
karena itu hak DPR," imbuhnya.
Terkait dengan perhelatan Pilkada di tiga daerah di Gorontalo yakni Kabupaten Pohuwato, Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo tahun 2015 nanti, Rusli belum berani menjamin jika partainya yang tergabung
koalisi merah putih bisa menang dalam hajatan tersebut.
"Kita lihat saja nanti, yang jelas dalam koalisi merah putih sudah ada keputusan dari DPP partai koalisi yang akan berlaku dari pusat sampai kabupaten dan kota. Pilkada juga begitu, koalisi merah putih harus tetap solid," tambahnya.*
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014
Menurutnya, keputusan tersebut telah mengamputasi hak-hak berdemokrasi rakyat.
"Dalam Pilkada, rakyat memiliki hak menentukan pilihan baik itu gubernur, bupati atau wali kota. Rakyat menentukan sendiri siapa pimpinan yang ia kehendaki. Tapi, mulai saat ini hak itu direbut," ungkap Rusli yang sebelumnya merupakan Ketua Pemenangan Prabowo-Hatta di Gorontalo, Jumat.
Ketua DPD I Partai Golkar Gorontalo itu bahkan sebelumnya memiliki harapan agar para camat bisa dipilih langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum.
Sebagai orang yang memiliki wilayah teritori, ia menilai camat memiliki peran strategis dan harus bebas dari intervensi kepala daerah.
"Kalau bisa camat pun dipilih oleh rakyat karena ia membawahi kecamatan dan dia tahu persis masalah yang ada di kecamatan. Ini malah pilkada langsung diubah lagi. Apa boleh buat, kita terima saja
karena itu hak DPR," imbuhnya.
Terkait dengan perhelatan Pilkada di tiga daerah di Gorontalo yakni Kabupaten Pohuwato, Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo tahun 2015 nanti, Rusli belum berani menjamin jika partainya yang tergabung
koalisi merah putih bisa menang dalam hajatan tersebut.
"Kita lihat saja nanti, yang jelas dalam koalisi merah putih sudah ada keputusan dari DPP partai koalisi yang akan berlaku dari pusat sampai kabupaten dan kota. Pilkada juga begitu, koalisi merah putih harus tetap solid," tambahnya.*
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2014