Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, meminta pembangunan infrastruktur di daerah itu berjalan transparan untuk publik agar bisa diawasi bersama.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD, Lukum Diko, di Gorontalo, Selasa, pascamelakukan pertemuan dengan mitra kerjanya, di antaranya Dinas Pendidikan Nasional setempat.
"Pembangunan infrastruktur sekolah, seperti ruang kelas baru, perumahan guru, hingga pagar sekolah, yang sumber anggarannya berasal dari APBD maupun APBN, wajib dilengkapi papan proyek," ujar Lukum.
Papan proyek pun harus dibuat rapih, ditempatkan di lokasi yang mudah dilihat masyarakat, agar mereka ikut mengawasi kegiatan tersebut sesuai informasi yang terpampang.
"Saat DPRD turun lapangan, warga selalu mengaspirasikan terkait pembangunan infrastruktur, seperti tidak adanya papan informasi kegiatan, yaitu papan proyek. Kondisi itu kami uraikan ke organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menindaklanjutinya," ujar Lukum.
Anggota DPRD dari fraksi Partai Golkar itu berharap, tindaklanjut atas aspirasi masyarakat itu benar-benar dilaksanakan, agar publik yakin jika aspirasi mereka tersampaikan dan hasilnya benar-benar terlihat.
"Papan proyek merupakan salah satu bentuk transparansi pembangunan serta upaya pemerintah daerah khususnya OPD penanggungjawab untuk mengajak masyarakat aktif melihat langsung dan mengawasi pembangunan bersumber dari anggaran pemerintah, sebab mereka bisa melihat langsung besaran anggarannya, lama pekerjaan dan bisa mengukur kualitas hasil pekerjaan," ujar Lukum.
Ia meyakini, program-program pembangunan yang dilaksanakan di daerah itu, akan terealisasi dengan baik jika dilaksanakan transparan sesuai harapan masyarakat.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD, Lukum Diko, di Gorontalo, Selasa, pascamelakukan pertemuan dengan mitra kerjanya, di antaranya Dinas Pendidikan Nasional setempat.
"Pembangunan infrastruktur sekolah, seperti ruang kelas baru, perumahan guru, hingga pagar sekolah, yang sumber anggarannya berasal dari APBD maupun APBN, wajib dilengkapi papan proyek," ujar Lukum.
Papan proyek pun harus dibuat rapih, ditempatkan di lokasi yang mudah dilihat masyarakat, agar mereka ikut mengawasi kegiatan tersebut sesuai informasi yang terpampang.
"Saat DPRD turun lapangan, warga selalu mengaspirasikan terkait pembangunan infrastruktur, seperti tidak adanya papan informasi kegiatan, yaitu papan proyek. Kondisi itu kami uraikan ke organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menindaklanjutinya," ujar Lukum.
Anggota DPRD dari fraksi Partai Golkar itu berharap, tindaklanjut atas aspirasi masyarakat itu benar-benar dilaksanakan, agar publik yakin jika aspirasi mereka tersampaikan dan hasilnya benar-benar terlihat.
"Papan proyek merupakan salah satu bentuk transparansi pembangunan serta upaya pemerintah daerah khususnya OPD penanggungjawab untuk mengajak masyarakat aktif melihat langsung dan mengawasi pembangunan bersumber dari anggaran pemerintah, sebab mereka bisa melihat langsung besaran anggarannya, lama pekerjaan dan bisa mengukur kualitas hasil pekerjaan," ujar Lukum.
Ia meyakini, program-program pembangunan yang dilaksanakan di daerah itu, akan terealisasi dengan baik jika dilaksanakan transparan sesuai harapan masyarakat.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019