DPD membentuk Forum Pimpinan Daerah Purna Bhakti sebagai wadah independen bagi anggota DPD periode 2019-2024 yang sebelumnya menjabat sebagai kepala daerah di berbagai daerah di Indonesia untuk meningkatkan kinerja DPD RI.
Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, di Jakarta, Jumat, mengatakan, Forum Pimpinan Daerah Purna Bhakti ini anggotanya adalah mantan kepala daearah baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, yang tujuannya untuk kelancaran tugas-tugas DPD maupun mendukung kepentingan daerah di tingkat pusat.
Menurut La Nyalla, ada sebanyak 18 orang anggota DPD RI periode 2019-2024 yang sebelumnya menduduki jabatan sebagai kepala daerah, sehingga setelah menjadi anggota DPD saat ini, diharapkan akan memperjuangkan aspirasi daerah secara optimal.
Forum Pimpinan Daerah Purna Bhakti dibentuk dalam rapat konsultasi antara anggota DPD RI periode 2019-2024 dengan anggota DPD RI periode 2014-2019 di Komplek Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (3/10).
Pada pertemuan tersebut muncul gagasan dibentuknya Forum Pimpinan Daerah Purna Bhakti guna meningkatkan kinerja DPD agar lebih optimal. Setelah didata anggota DPD yang mantan kepala daerah, kemudian dipilih kepengurusannya.
Juga baca: DPD tentukan dukungan ketua MPR dengan lima tuntutan
Juga baca: Kelompok DPD nyatakan dukungan kepada Bamsoet
Juga baca: DPD segera putuskan siapa pimpinan MPR RI dari DPD Rabu ini
Pada kepengurusan Forum Pimpinan Daerah Purna Bhakti itu, terpilih sebagai ketua adalah Abdullah Puteh, anggota DPD dari Provinsi Aceh dan mantan
gubernur Aceh. Sekretaris adalah Silviana Murni (anggota DPD dari Provinsi DKI Jakarta dan mantan wakil gubernur DKI Jakarta). Kemudian, Bendahara adalah Reydonnizar Moenek (Sekretaris Jenderal DPD dan mantan penjabat gubernur Sumatera Barat).
Kemudian, 15 anggota lainn meliputi, M. Sum Indra (Anggota DPD RI dari Provinsi Jambi dan mantan Wali Kota Jambi), Sultan Bachtiar (anggota DPD dari
Provinsi Bengkulu dan mantan wakil gubernur Bengkulu), Ahmad Kanedi (anggota DPD dari Provinsi Bengkulu dan mantan wali kota Bengkulu).
Darmansyah Husein (anggota DPD dari Provinsi Bangka Belitung dan mantan bupati Belitung). Zuhri M Syazali (anggota DPD dari Provinsi Bangka Belitung dan
mantan Bupati Bangka Barat). Hudarni Rani (anggota DPD dari Provinsi Bangka Belitung/mantan gubernur Bangka Belitung).
Bustami Zainudin (anggota DPD dari Provinsi Lampung/mantan bupati Waykanan). Made Pangku Pastika (anggota DPD dari Provinsi Bali/mantan gubernur Bali). Anak Agung Gde Agung (anggota DPD dari Provinsi Bali/mantan bupati Badung). Christiandy Sanjaya (anggpta DPD dari Provinsi
Kalimantan Barat/mantan wakil gubernur Kalimantan Barat).
Agustin Teras Narang (anggota DPD dari Provinsi Kalimantan Tengah/mantan gubernur Kalimantan Tengah). Mahyudin (anggota DPD dari Provinsi
Kalimantan Timur/mantan bupati Kutai Timur). Marthin Billa (anggota DPD dari Provinsi Kalimantan Utara/mantan bupati Malinau). MZ Amrul Tamim
(anggota DPD dari Provinsi Sulawesi Tenggara/mantan wali kota Baubau).
Fadel Muhammad (anggota DPD dari Provinsi Gorontalo/mantan gubernur Gorontalo). Namto Roba (anggota DPD dari Provinsi Maluku Utara/mantan
bupati Halmahera Barat).
Jembatan daerah dan pusat
Sementara itu, Puteh menjelaskan bahwa Forum Pimpinan Daerah Purna Bhakti adalah forum non-struktural yang akan menjadi jembatan antara pengambil keputusan di tingkat daerah dengan pengambil keputusan di tingkat nasional.
"Melalui forum ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan kepada pimpinan DPD RI terkait berbagai permasalahan di daerah," katanya.
Ia menjelaskan, pentingnya dibentuk forum yang anggotanya adalah mantan kepala daerah, karena para mantan kepala daearah itu memiliki modal
besar yakni pengalaman dan penguasaan persoalan daerah.
"Selama lima tahun atau 10 tahun, kepala daerah memimpin di daerahnya tentunya mengetahui dengan baik apa yang menjadi kesulitan dan persoalan di daerah itu. Kini, setelah menjadi anggota DPD RI, kita bisa sama-sama bekerja untuk mencarikan solusi, guna menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Wakil Ketua II DPD, Mahyudin, berpandangan, Forum Pimpinan Daerah Purna Bhakti ini akan memperjuangkan aspirasi daerah dengan membangun komunikasi dan akselerasi yang baik antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah.
"Adanya forum ini berupaya untuk membuat disparitas pembangunan semakin kecil antara pusat dan daerah. DPD RI bertekad untuk berada di barisan terdepan dalam memperjuangkan aspirasi daerah. Kalau daerah kuat, maka Indonesia akan kuat," kata Mahyudin.
Mantan wakil ketua MPR ini menjelaskan, Indonesia adalah kumpulan dari daerah-daerah, sehingga dengan membangun daerah-daerah menjadi lebih maju, itu berarti membangun Indoneia.
Mahyudin juga menyatakan, setuju dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran. "Itu artinya membangun Indonesia dari desa-desa. Desa itu berada di daerah, yang artinya juga membangun daerah," katanya.
DPD pada periode sebelumnya, sudah berupaya memaksimalkan dalam hal menjembatani hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui
pembangunan kantor DPD RI di daerah.
Pada DPD periode 2009-2014 mulai direalisasikan pembangunan Kantor DPD di daerah yakni di setiap ibu kota provinsi. Harapannya, aspirasi dari daerah dapat lebih cepat diserap untuk diteruskan ke pemerintah pusat.
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019
Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, di Jakarta, Jumat, mengatakan, Forum Pimpinan Daerah Purna Bhakti ini anggotanya adalah mantan kepala daearah baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, yang tujuannya untuk kelancaran tugas-tugas DPD maupun mendukung kepentingan daerah di tingkat pusat.
Menurut La Nyalla, ada sebanyak 18 orang anggota DPD RI periode 2019-2024 yang sebelumnya menduduki jabatan sebagai kepala daerah, sehingga setelah menjadi anggota DPD saat ini, diharapkan akan memperjuangkan aspirasi daerah secara optimal.
Forum Pimpinan Daerah Purna Bhakti dibentuk dalam rapat konsultasi antara anggota DPD RI periode 2019-2024 dengan anggota DPD RI periode 2014-2019 di Komplek Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (3/10).
Pada pertemuan tersebut muncul gagasan dibentuknya Forum Pimpinan Daerah Purna Bhakti guna meningkatkan kinerja DPD agar lebih optimal. Setelah didata anggota DPD yang mantan kepala daerah, kemudian dipilih kepengurusannya.
Juga baca: DPD tentukan dukungan ketua MPR dengan lima tuntutan
Juga baca: Kelompok DPD nyatakan dukungan kepada Bamsoet
Juga baca: DPD segera putuskan siapa pimpinan MPR RI dari DPD Rabu ini
Pada kepengurusan Forum Pimpinan Daerah Purna Bhakti itu, terpilih sebagai ketua adalah Abdullah Puteh, anggota DPD dari Provinsi Aceh dan mantan
gubernur Aceh. Sekretaris adalah Silviana Murni (anggota DPD dari Provinsi DKI Jakarta dan mantan wakil gubernur DKI Jakarta). Kemudian, Bendahara adalah Reydonnizar Moenek (Sekretaris Jenderal DPD dan mantan penjabat gubernur Sumatera Barat).
Kemudian, 15 anggota lainn meliputi, M. Sum Indra (Anggota DPD RI dari Provinsi Jambi dan mantan Wali Kota Jambi), Sultan Bachtiar (anggota DPD dari
Provinsi Bengkulu dan mantan wakil gubernur Bengkulu), Ahmad Kanedi (anggota DPD dari Provinsi Bengkulu dan mantan wali kota Bengkulu).
Darmansyah Husein (anggota DPD dari Provinsi Bangka Belitung dan mantan bupati Belitung). Zuhri M Syazali (anggota DPD dari Provinsi Bangka Belitung dan
mantan Bupati Bangka Barat). Hudarni Rani (anggota DPD dari Provinsi Bangka Belitung/mantan gubernur Bangka Belitung).
Bustami Zainudin (anggota DPD dari Provinsi Lampung/mantan bupati Waykanan). Made Pangku Pastika (anggota DPD dari Provinsi Bali/mantan gubernur Bali). Anak Agung Gde Agung (anggota DPD dari Provinsi Bali/mantan bupati Badung). Christiandy Sanjaya (anggpta DPD dari Provinsi
Kalimantan Barat/mantan wakil gubernur Kalimantan Barat).
Agustin Teras Narang (anggota DPD dari Provinsi Kalimantan Tengah/mantan gubernur Kalimantan Tengah). Mahyudin (anggota DPD dari Provinsi
Kalimantan Timur/mantan bupati Kutai Timur). Marthin Billa (anggota DPD dari Provinsi Kalimantan Utara/mantan bupati Malinau). MZ Amrul Tamim
(anggota DPD dari Provinsi Sulawesi Tenggara/mantan wali kota Baubau).
Fadel Muhammad (anggota DPD dari Provinsi Gorontalo/mantan gubernur Gorontalo). Namto Roba (anggota DPD dari Provinsi Maluku Utara/mantan
bupati Halmahera Barat).
Jembatan daerah dan pusat
Sementara itu, Puteh menjelaskan bahwa Forum Pimpinan Daerah Purna Bhakti adalah forum non-struktural yang akan menjadi jembatan antara pengambil keputusan di tingkat daerah dengan pengambil keputusan di tingkat nasional.
"Melalui forum ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan kepada pimpinan DPD RI terkait berbagai permasalahan di daerah," katanya.
Ia menjelaskan, pentingnya dibentuk forum yang anggotanya adalah mantan kepala daerah, karena para mantan kepala daearah itu memiliki modal
besar yakni pengalaman dan penguasaan persoalan daerah.
"Selama lima tahun atau 10 tahun, kepala daerah memimpin di daerahnya tentunya mengetahui dengan baik apa yang menjadi kesulitan dan persoalan di daerah itu. Kini, setelah menjadi anggota DPD RI, kita bisa sama-sama bekerja untuk mencarikan solusi, guna menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Wakil Ketua II DPD, Mahyudin, berpandangan, Forum Pimpinan Daerah Purna Bhakti ini akan memperjuangkan aspirasi daerah dengan membangun komunikasi dan akselerasi yang baik antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah.
"Adanya forum ini berupaya untuk membuat disparitas pembangunan semakin kecil antara pusat dan daerah. DPD RI bertekad untuk berada di barisan terdepan dalam memperjuangkan aspirasi daerah. Kalau daerah kuat, maka Indonesia akan kuat," kata Mahyudin.
Mantan wakil ketua MPR ini menjelaskan, Indonesia adalah kumpulan dari daerah-daerah, sehingga dengan membangun daerah-daerah menjadi lebih maju, itu berarti membangun Indoneia.
Mahyudin juga menyatakan, setuju dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran. "Itu artinya membangun Indonesia dari desa-desa. Desa itu berada di daerah, yang artinya juga membangun daerah," katanya.
DPD pada periode sebelumnya, sudah berupaya memaksimalkan dalam hal menjembatani hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui
pembangunan kantor DPD RI di daerah.
Pada DPD periode 2009-2014 mulai direalisasikan pembangunan Kantor DPD di daerah yakni di setiap ibu kota provinsi. Harapannya, aspirasi dari daerah dapat lebih cepat diserap untuk diteruskan ke pemerintah pusat.
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2019