Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo menyoroti rencana pemerintah kabupaten setempat jumlah guru honorer atau guru tidak tetap (GTT) di daerah itu hingga 50 persen pada Tahun Anggaran 2020.
"Rencana itu perlu memperhatikan ketersediaan guru di daerah ini yang masih sangat minim," ujar Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Gorontalo Utara, Lukum Diko, di Gorontalo, Jumat.
Menurut dia, rencana pengurangan atau rasionalisasi guru honorer tersebut menjadi fokus perhatian partainya, termasuk perwakilannya di DPRD.
Hal itu, mengingat data Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kabupaten Gorontalo Utara yang menyebut daerah itu masih mengalami kekurangan guru hingga 1.200-an orang.
"Jika pengurangan dilakukan, maka pemerintah daerah dituntut mulai saat ini untuk mencarikan solusi menutup ketimpangan kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah minim guru. Jangan sampai, rencana itu dilakukan tanpa solusi," ujarnya.
Lukum yang legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV, Kecamatan Anggrek dan Monano itu, berharap, pemerintah daerah perlu kreatif dan inovatif menaikkan sumber penerimaan daerah, jika memang alasan pengurangan GTT akibat defisit anggaran pada 2020.
"Perlu ada kajian mendalam dan solutif dari rencana ini, sebab sektor pendidikan adalah urusan wajib pemerintah daerah. Tidak hanya pada persoalan pemenuhan sarana prasarana pendidikan, namun ketersediaan guru wajib mendapat perhatian serius," ungkapnya.
Selain itu, kata dia, pengurangan GTT pun diharapkan tetap memperhatikan muruah pembentukan kabupaten tersebut, yaitu mengurangi pengangguran untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
Ia mengatakan honor GTT di daerah itu masih tergolong minim sehingga keterpanggilan mereka untuk mengabdi di daerahnya dalam dunia pendidikan patut diapresiasi.
"Kami Fraksi Golkar secara khusus, tidak sependapat dengan pemerintah daerah yang berencana mengurangi jumlah GTT hingga mencapai 50 persen apalagi honorer guru di daerah ini didominasi putra daerah," ujarnya.
Lukum mengharapkan pada rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2019 agar kuota guru lebih diperbanyak untuk menutupi kekurangan tersebut.
"Kami akan memantau rekrutmen CPNS tahun ini lebih detail lagi, dengan harapan kuota guru lebih diperbanyak dan diisi sumber daya manusia (SDM) lokal, khususnya GTT yang masih berpeluang sesuai persyaratan yang wajib dipenuhi," katanya.
Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Gorontalo Utara Lukum Diko. (ANTARA/Susanti Sako)
