Legislator Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, Lukum Diko, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, agar tegas memilih rekanan proyek khusus pembangunan infrastruktur di daerah itu.
"Memilih rekanan dalam merealisasikan anggaran pembangunan perlu dilakukan dengan cermat, harus memerhatikan seluruh sisi, baik pemenuhan administrasi, proses tender, pemahaman terhadap kondisi di lapangan serta modal," ujar Lukum, di Gorontalo, Senin.
Jangan memenangkan kontraktor yang modalnya terbatas, sebab dampaknya sangat berisiko tinggi terhadap pelaksanaan pembangunan yang sangat merugikan daerah.
Seperti program pembangunan infrastruktur tambatan perahu di Dusun Upo, Desa Dudepo, Kecamatan Anggrek, sebesar Rp2,2 miliar bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2019.
Kondisinya saat ini sangat memprihatinkan sebab tidak juga rampung.
"Jika dilihat kasat mata, pekerjaannya baru sekitar 55 persen," ujar Lukum pascameninjau lokasi pembangunan.
Informasi masyarakat bahkan menyebut, jika proses pembangunannya hanya dilakukan manual.
Seperti penggunaan peralatan sangat konvensional atau tidak memanfaatkan alat-alat berat, para pekerja hanya diberi peralatan seperti gerobak, sekop, bahkan pekerjanya tidak pernah melihat gambar atau desain tambatan perahu.
Akibatnya, pekerjaan memakan waktu lama sebab terpaksa dikerjakan berulang hingga memasuki tahun 2020 tidak kunjung selesai.
"Untuk menyelamatkan pembangunannya, DPRD meminta Pemkab harus segera memutus kontrak dengan pihak rekanan tersebut, agar anggarannya tidak mubazir dan masyarakat Dudepo pun segera menikmati infrastruktur yang ditangani Dinas Perhubungan tersebut," ujar politikus Partai Golkar yang duduk di Komisi II DPRD tersebut.***
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020
"Memilih rekanan dalam merealisasikan anggaran pembangunan perlu dilakukan dengan cermat, harus memerhatikan seluruh sisi, baik pemenuhan administrasi, proses tender, pemahaman terhadap kondisi di lapangan serta modal," ujar Lukum, di Gorontalo, Senin.
Jangan memenangkan kontraktor yang modalnya terbatas, sebab dampaknya sangat berisiko tinggi terhadap pelaksanaan pembangunan yang sangat merugikan daerah.
Seperti program pembangunan infrastruktur tambatan perahu di Dusun Upo, Desa Dudepo, Kecamatan Anggrek, sebesar Rp2,2 miliar bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2019.
Kondisinya saat ini sangat memprihatinkan sebab tidak juga rampung.
"Jika dilihat kasat mata, pekerjaannya baru sekitar 55 persen," ujar Lukum pascameninjau lokasi pembangunan.
Informasi masyarakat bahkan menyebut, jika proses pembangunannya hanya dilakukan manual.
Seperti penggunaan peralatan sangat konvensional atau tidak memanfaatkan alat-alat berat, para pekerja hanya diberi peralatan seperti gerobak, sekop, bahkan pekerjanya tidak pernah melihat gambar atau desain tambatan perahu.
Akibatnya, pekerjaan memakan waktu lama sebab terpaksa dikerjakan berulang hingga memasuki tahun 2020 tidak kunjung selesai.
"Untuk menyelamatkan pembangunannya, DPRD meminta Pemkab harus segera memutus kontrak dengan pihak rekanan tersebut, agar anggarannya tidak mubazir dan masyarakat Dudepo pun segera menikmati infrastruktur yang ditangani Dinas Perhubungan tersebut," ujar politikus Partai Golkar yang duduk di Komisi II DPRD tersebut.***
Editor : Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA News Gorontalo 2020