Gorontalo (ANTARA) - Sebanyak 60 ribu kepala keluarga (KK) di Provinsi Gorontalo akan menerima penyaluran bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial.
Provinsi Gorontalo akan memperoleh alokasi program Bansos Tunai untuk 60 ribu KK, kata Menteri Sosial RI Juliari P. Batubara, pada video konferensi dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Utara bersama seluruh bupati dan wali kota dua provinsi tersebut, Kamis.
Mensos mengatakan, Bansos Tunai merupakan bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat untuk mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Bansos Tunai akan diberikan selama tiga bulan, yaitu April, Mei, dan Juni 2020, dengan jumlah Rp600 ribu per keluarga per bulan.
Adapun kriteria penerima bantuan terdiri dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos RI, ditambah usulan dari daerah yang meliputi KK Non Program Sembako, KK Non PKH, KK Non Prakerja, dan Non DTKS.
Dalam mekanismenya, KPM Bansos Tunai akan ditetapkan oleh Kemensos, dengan mengacu pada DTKS dan usulan calon KPM Bansos Tunai dari daerah.
Sedangkan untuk penyalurannya akan dilakukan melalui mitra kerja yaitu PT. POS Indonesia dan Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA).
“Kami akan segera usulkan data tambahan karena pak Mensos menunggu usulan tambahan dari provinsi dan kabupaten/kota untuk segera merealisasikan Bansos Tunai ini untuk membantu warga yang terkena dampak virus Covid-19,” kata Wagub Gorontalo Idris Rahim.
Pada kesempatan itu Idris juga melaporkan bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Pemprov Gorontalo, untuk membantu masyarakat yang terkena dampak virus Covid-19 kepada Mensos.
Bantuan sosial tersebut diantaranya meliputi pemberian bantuan pangan bagi 50.508 KPM, serta pelayanan dapur umum keliling makanan siap saji yang akan menyasar delapan desa untuk 2.800 jiwa.
