Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Gorontalo Veiby S, Koloay mengatakan pengesahan strategi nasional Bisnis dan HAM ke dalam kerangka regulasi nasional merupakan tonggak penting dalam perlindungan dan penghormatan HAM pada sektor bisnis di Indonesia.
"Stranas Bisnis dan HAM ini bertujuan untuk mendorong terciptanya praktik bisnis yang ramah HAM dan mengedepankan prinsip prinsip nondiskriminasi, kesetaraan, partisipasi, akuntabilitas, dan keterbukaan," ucap dia.
Ia menjelaskan jika stranas Bisnis dan HAM memiliki tiga strategi utama, yaitu peningkatan pemahaman dan kapasitas, pengembangan regulasi dan kebijakan, serta penguatan mekanisme pemulihan bagi korban.
"Hal ini merupakan dokumen yang bersifat holistik dan komprehensif, tidak hanya fokus pada aspek perlindungan HAM tetapi juga mencakup aspek pembangunan ekonomi, lingkungan, dan tata kelola yang baik," ujar Veiby.
Melalui kegiatan itu, Kemenkumham Gorontalo ingin mengembangkan sektor bisnis yang berkelanjutan dan berkeadilan.
"kegiatan ini merupakan komitmen kita bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjadikan hak asasi manusia sebagai prioritas utama," kata dia.
Veiby mengungkapkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat sipil dalam mendukung kebijakan pengembangan bisnis yang berwawasan hak asasi manusia.
"Melalui sinergi ini, iklim investasi yang kondusif dapat tercapai, di mana keberlanjutan bisnis dan perlindungan hak asasi manusia dapat berjalan beriringan," ungkap dia.
