Mensos jelaskan percepatan distribusi bansos tunai lewat PT Pos Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial Juliari Batubara menjelaskan cara yang ditempuh Kementerian Sosial untuk mempercepat pendistribusian bantuan sosial (bansos) tunai yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia bagi warga yang terdampak COVID-19.

"Penyaluran bansos tunai seluruhnya akan lewat PT Posindo karena yang lewat bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank-bank Milik Negara atau Himbara sudah selesai seluruhnya 750 ribu KK, sisanya lewat PT Posindo sudah sepakat target penyaluran sampai Sabtu, 23 Mei 2020 atau sehari sebelum Lebaran untuk target 8,366 juta KK," kata Juliari di kantornya di Jakarta, Selasa.

Juliari menyampaikan hal tersebut setelah mengikuti rapat kabunet terbatas dengan tema "Penyederhanaan Prosedur Bansos Tunai dan BLT Dana Desa" yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

Bansos tunai tersebut ditujukan untuk 9 juta kepala keluarga (KK) di luar Jabodetabek.

"Artinya dari hari ini sampai Sabtu, PT Pos harus sudah menyalurkan rata-rata untuk 800 ribu KK per hari, karena hingga kemarin (Senin, 18 Mei 2020) sudah 3,731 juta KK menerima bansos tunai tahap 1 sebesar Rp600 ribu, jadi sekitar 44,5 persen dana sudah diterima oleh penerima manfaat, sisanya kita kebut sampai Sabtu ini dan PT Posindo sudah menyanggupi," tambah Juliari.

Dana untuk para keluarga penerima manfaat, menurut Juliari, juga sudah ada di PT Posindo sehingga tinggal disalurkan saja.

"Cara PT Posindo mempercepat penyaluran adalah pertama dengan membuka loket tambahan di kantor pos; kedua dengan menambah waktu buka kantor pos hingga pukul 22.00 untuk melakukan pembayaran; ketiga, membuka layanan di luar kantor pos seperti di kantor kelurahan dan di balai desa; dan keempat kami juga meminta kantor pos membuka 'outlet' baru khususnya bagi komunitas tertentu yang membutuhkan bansos tunai tapi dengan tetap menjaga protokol kesehatan," ungkap Juliari.

Bagi daerah-daerah yang belum menyerahkan daftar target penerima bansos, menurut Juliari, Kemensos sudah menutup waktu untuk memperbarui data.

"Kami sudah putuskan untuk 'me-lock' data yang mereka bisa sisanya di tahap kedua agar tidak gantung di daerah tersebut," tambah Juliari.

Selain bansos tunai, terdapat juga Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang juga akan disalurkan. Jumlah desa yang sudah menyalurkan dana desanya adalah 53.152 desa, sedangkan yang menunggu pencairan 6.205 desa sehingga total desa yang siap segera menyalurkan BLT desa adalah 59.361 desa.

Kemudian desa yang sudah melakukan pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan basis data RT adalah sebanyak 53.156 desa sedangkan desa yang sudah musyawarah desa khusus (musdesus) adalah sebanyak 46.779. Selanjutnya desa yang sudah menyalurkan BLT ada sebanyak 14.326 desa.

Terdapat sejumlah program jaring pengaman sosial stimulus COVID-19 yang sudah diluncurkan pemerintah senilai total Rp110 triliun. Dari program-program tersebut, terdapat 4 jenis bantuan sosial (bansos) yang dikelola Kementerian Sosial.

Dua bansos dari Kemensos bersifat reguler atau sudah biasa diberikan sebelumnya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dengan target 10 juta penerima manfaat dengan besaran manfaat yang berbeda-beda sesuai kualifikasi penerima dan bansos kedua adalah program sembako untuk 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai masing-masing Rp200 ribu per KPM.

Bansos ketiga adalah bansos non-reguler khusus COVID-19 yang terdiri atas bansos sembako bagi wilayah Jabodetabek dengan target 1,9 juta KK dengan besaran Rp600 ribu untuk masing-masing KK selama 3 bulan.

Bantuan tersebut menjadi bagian dari bantuan sosial yang secara simbolis mulai disalurkan pada 20 April 2020 lalu dengan mengikutsertakan PT Pos Indonesia, operator ojek daring, pihak Karang Taruna, Pasar Tani, dan pengemudi ojek pangkalan.

Saat ini, penyaluran bansos tersebut sudah memasuki tahapan ketiga dari enam tahap yang telah direncanakan. Pemerintah telah merealisasikan penyaluran bantuan sosial di tahap ketiga bagi 961.000 keluarga penerima manfaat di Provinsi DKI Jakarta dari 1.215.237 penerima yang ditargetkan.

Bansos keempat adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 9 juta KK di luar Jabodetabek. Pemerintah menargetkan penyaluran BLT kepada 8,3 juta KK sebelum Hari Raya Idul Fitri 1441 H.

Bansos kelima berbentuk Kartu Pra-Kerja di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian yang ditujukan untuk 5,6 juta penerima dengan total anggaran Rp20 triliun yang diberikan pada April-Desember 2020.

Bansos keenam adalah Bantuan Listrik yaitu menggratiskan pemakaian listrik untuk 450 VA dan diskon 50 persen untuk pemakaian 900 VA pada April-Juni 2020.

Terakhir, bansos ketujuh berupa Bantuan Langsung Tunai dana desa di bawah Kementerian Desa bagi 12,3 juta KK dengan nilai Rp600 ribu per bulan per KK pada April-Juni 2020.