Indonesia prihatin keputusan Australia miliki kapal selam nuklir

Jakarta (ANTARA) - Indonesia menyampaikan keprihatinan atas terus berlanjutnya perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan militer di kawasan, menyusul pengumuman Australia untuk memiliki kapal selam bertenaga nuklir.

“Indonesia menekankan pentingnya komitmen Australia untuk terus memenuhi kewajibannya mengenai non-proliferasi nuklir,” kata Kementerian Luar Negeri RI dalam keterangan resminya yang dirilis pada Jumat.

Lebih lanjut, Indonesia mendorong Australia untuk terus memenuhi kewajibannya untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan sesuai dengan Treaty of Amity and Cooperation.

Indonesia mendorong Australia dan pihak-pihak terkait lainnya untuk terus mengedepankan dialog dalam menyelesaikan perbedaan secara damai.

Dalam kaitan ini, Indonesia menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional termasuk Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 dalam menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan.

Sebelumnya, Australia mengumumkan rencananya untuk membangun delapan kapal selam bertenaga nuklir di bawah kemitraan keamanan Indo-Pasifik dengan Amerika Serikat dan Inggris.

Australia akan menjadi negara kedua setelah Inggris pada 1958 yang diberi akses ke teknologi nuklir AS untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir.

"Dunia kita menjadi lebih kompleks, terutama di sini di kawasan kita, Indo-Pasifik," kata Perdana Menteri Australia Scott Morrison.

"Untuk memenuhi tantangan ini, untuk membantu memberikan keamanan dan stabilitas yang dibutuhkan kawasan kami, kami sekarang harus membawa kemitraan kami ke tingkat yang baru,” ujar Morrison, menambahkan.

Ketika mengumumkan kelompok keamanan baru itu pada Rabu (15/9), para pemimpin AS, Australia, dan Inggris tidak menyebut China, tetapi Washington dan sekutunya berusaha untuk melawan kekuatan dan pengaruhnya yang semakin besar di kawasan.

Merespons pengumuman tersebut, Kedutaan Besar China di AS mengatakan bahwa negara-negara "tidak boleh membangun blok eksklusif yang menargetkan atau merugikan kepentingan pihak ketiga".

"Secara khusus, mereka harus melepaskan mentalitas Perang Dingin dan prasangka ideologis mereka," kata Kedubes China.

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern menyambut baik fokus pada Indo-Pasifik tetapi mengatakan kapal selam bertenaga nuklir baru Australia tidak akan diizinkan di perairan teritorialnya, di bawah kebijakan bebas nuklir yang sudah lama ada.

"Saya senang melihat bahwa perhatian telah dialihkan ke kawasan kami dari mitra yang bekerja sama dengan kami. Ini adalah kawasan yang diperebutkan dan ada peran yang dapat dimainkan orang lain dalam mengambil kepentingan di kawasan kami," kata Ardern pada konferensi pers.

Sementara itu, Singapura mengatakan Perdana Menteri Lee Hsien Loong mengatakan kepada Morrison melalui panggilan telepon bahwa Singapura memiliki hubungan lama dengan Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, dan berharap pengelompokan baru "akan berkontribusi secara konstruktif bagi perdamaian dan stabilitas kawasan dan melengkapi arsitektur regional”.

Morrison juga menelpon para pemimpin Jepang, Selandia Baru, dan India.

Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Katsunobu Kato mengatakan Jepang akan bekerja sama dengan kelompok Kuartet yang beranggotakan AS, Australia, dan India, serta Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Eropa, untuk mewujudkan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

“Penguatan kerja sama keamanan dan pertahanan antara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia penting untuk perdamaian dan keamanan kawasan Indo-Pasifik,” kata Kato.