Bupati Buol sebut investasi harus utamakan kelestarian lingkungan

Buol, Sulawesi Tengah (ANTARA) - Bupati Buol, Sulawesi Tengah, Amirudin Rauf mengemukakan investasi pada sektor kehutanan, perkebunan, pertanian dan kelautan, harus memperhatikan dan mengutamakan kelestarian lingkungan hidup.

"Menyangkut dengan kelestarian lingkungan hidup, ini menjadi hal yang sangat penting, yang harus diutamakan oleh setiap investasi," kata Amirudin Rauf, di Buol, Senin.

Bupati Amirudin Rauf mengemukakan investasi terkadnag memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, yaitu terjadinya penurunan kualitas lingkungan yang berdampak pada bencana alam.

"Tak jarang investasi utamanya perkebunan sawit, justru melahirkan degradasi ekologi, daya tampung tanah terhadap air berkurang, sehingga menimbulkan kerentanan terhadap bencana alam seperti banjir, dan sebagainya," kata Amirudin Rauf.

Selain lingkungan, sebut Amirudin, investasi jangan sampai menimbulkan konflik, utamanya konflik agraria/konflik menyangkut tanah.

"Investasi berbasis sumber daya alam kadangkala sejalan dengan monopoli dan ekspansi tanah dalam jumlah besar. Tak jarang, konflik agraria selalu muncul," sebutnya.

"Antara rakyat dan investasi, kriminilisasi, dan penyingkiran petani dari lahanya selalu menjadi dampak negatif dari investasi," ujar Bupati.

Maka, investasi harus menjamin hak-hak masyarakat atas tanah, agar tidak terjadi konflik agraria.

Amirudin Rauf juga mengemukakan investasi yang masuk ke daerah, maka setiap investor harus memegang dan mengedepankan prinsip keadilan.

"Berkeadilan yaitu, investasi yang masuk harus memberi manfaat dan akses ekonomi bagi rakyat. Olehnya, investasi khususnya perkebunan sawit tidak boleh ekspansif atas tanah, tidak boleh menerapkan politik upah murah, mangkir dari pemenuhan hak normatif buruh, dan harus konsisten mendorong kesejahteraan masyarakat lingkar perkebunan," kata dia.

Amirudin Rauf mencontohkan, masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Bukal, yang merupakan lokasi investasi PT Hardaya Inti Plantations (HIP).

"Jangan sampai seperti data BPS, jika dilihat tingkat kesejahteraan masyarakat dalam sebaran kecamatan, justru masyarakat Kecamatan Bukal yang paling miskin, padahal notabene berada di wilayah lingkar perkebunan PT HIP," sebutnya.