Gubernur Gorontalo: BKD harus jadi pelopor disiplin ASN

Gorontalo (ANTARA) - Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya meminta aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat menjadi pelopor disiplin pegawai.

“Kalau di agama itu khususnya untuk kita yang muslim, jika memerintahkan orang untuk disiplin kemudian dia tidak disiplin, dosanya lebih berat," ucap dia saat memimpin rapat konsolidasi di BKD Provinsi Gorontalo di Gorontalo, Jumat.

Dia mengatakan BKD yang merupakan penanggungjawab kepegawaian sehingga harus bisa memberi contoh yang baik untuk seluruh ASN.

Ia menginginkan ASN Badan Kepegawaian Daerah setempat tidak ada yang mengeluh karena terlambat datang ke kantor karena mereka yang memantau, menyuarakan, dan menyampaikan bahwa disiplin itu sebagai hal yang baik.

Pihak BKD melaporkan bahwa sejauh ini rekapitulasi kehadiran pegawai ada dua kasus yang melanggar disiplin selama periode Januari-April 2023. Persoalan itu sudah ditindaklanjuti.

Periode Mei-Juni dalam rentang waktu satu hingga lima hari, terdapat juga dua pegawai yang melanggar aturan disiplin pegawai. Namun, klarifikasi sementara yang bersangkutan sedang merawat orang tuanya yang sakit.

Dia menjelaskan jika terdapat hal-hal penting seperti alasan tersebut, seharusnya ASN mengambil cuti atau izin dengan alasan tertentu.

"Karena yang saya jadikan standar itu adalah di BKD. Bagi mereka yang tidak mampu mengikuti standar itu, pindahkan. Banyak staf-staf kosong di sekolah-sekolah SMA/SMK milik provinsi, biar sama-sama belajar disiplin," kata Ismail.

Staf Ahli Bidang Sosial, Politik, dan Kebijakan Publik Kemenaker RI itu, menyebut bukan hanya BKD yang harus dijadikan pelopor tetapi sebagai gubernur.

Setiap menghadiri undangan kegiatan, Ismail mengaku berusaha datang tepat waktu.

Meskipun hal tersebut, katanya, kadang-kadang pihak yang mengundang memintanya untuk tidak masalah datang terlambat dengan alasan belum hadir tamu undangan lain.

Hal demikian, seperti kunjungan dia ke organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.

Dalam kegiatan itu, ia menekankan masalah disiplin pegawai dan terkait netralitas ASN serta realisasi program kegiatan.