Jakarta (ANTARA) - Pengamat sosial dari Universitas Indonesia (UI) Rissalwan Habdy Lubis menyampaikan perlunya program jaminan sosial (jamsos) berjalan lebih efektif mendukung masyarakat yang membutuhkan saat menghadapi realitas penduduk kelas menengah yang rentan mengalami turun kelas.
Dihubungi oleh ANTARA dari Jakarta, Jumat, Rissalwan menyampaikan bahwa salah satu aspek yang dapat menjaga kondisi kelas menengah, yang menjadi penggerak ekonomi, adalah dengan memastikan program jaminan sosial yang kuat dan didukung dengan data mumpuni agar tepat sasaran.
"Ketepatan sasaran program berdasarkan data yang akurat perlu jadi perhatian," tuturnya.
Dengan adanya basis data yang akurat tersebut, katanya, maka berbagai program jaminan sosial yang dijalankan pemerintah dengan anggaran yang tinggi dapat lebih efektif untuk terus memperbaiki kondisi masyarakat saat ini.
Beberapa jaminan sosial itu contohnya seperti Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dijalankan BPJS Ketenagakerjaan, Kartu Prakerja untuk peningkatan kompetensi dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk meringankan biaya pendidikan.
Rissalwan juga mendorong inovasi program jaminan sosial tidak hanya yang dijalankan oleh pemerintah pusat tapi potensi dapat dilakukan pula oleh pemerintah daerah.
"Inovasi dan upaya-upaya konkret program-program dan sumber daya lokal itu seharusnya bisa dimaksimalkan untuk mengurangi bergesernya tingkat kesejahteraan masyarakat," katanya.
Sebelumnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024 memperlihatkan turunnya jumlah penduduk kelas menengah. Data pada 2019 memperlihatkan jumlah 57,33 juta orang yang kemudian turun menjadi 53,83 juta orang pada 2021.
BPS kembali mencatat penurunan jumlah penduduk kelas menengah pada 2022 menjadi 49,51 juta orang dan 48,27 juta orang pada 2023 yang kembali turun pada tahun ini menjadi 47,85 juta orang.
Di saat bersamaan, jumlah penduduk yang masuk dalam kategori menuju kelas menengah (aspiring middle class) dari 128,85 juta orang naik menjadi 137,50 juta orang pada 2024. Selain itu, masyarakat rentan miskin tercatat juga bertambah dari 2019 sebanyak 54,97 juta orang menjadi 67,69 juta orang.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers pada 30 Agustus 2024 mengatakan bahwa penguatan daya beli diperlukan tidak hanya untuk kelompok miskin tapi juga kelas menengah dan menuju kelas menengah.
Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini pada Rabu kemarin (3/9) memastikan terus berusaha mencari data mengenai masyarakat kelas menengah yang rentan mengalami turun kelas agar dapat segera menyalurkan bantuan demi menjaga daya beli mereka.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pengamat sebut kelas menengah turun, jamsos perlu lebih efektif
